DETIKMERDEKA – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen di berbagai daerah sentra produksi pangan nasional.
Program ini upaya memperkuat sistem pangan nasional sekaligus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengatakan pembangunan gudang pangan menjadi langkah penting untuk memperkuat rantai pasok dari tingkat petani hingga konsumen.
“Kita lakukan, bangun gudang di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Total anggarannya kurang lebih Rp5 triliun dan titik-titik pembangunannya sudah disiapkan di berbagai daerah sentra produksi pangan nasional,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD RI di Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pembangunan infrastruktur pascapanen dinilai penting karena produksi pangan nasional terus meningkat. Ketersediaan fasilitas penyimpanan yang memadai dibutuhkan agar hasil panen dapat terserap dengan baik dan tidak terbuang sia-sia.
Amran menegaskan, pembangunan gudang pangan tidak hanya ditujukan untuk menampung hasil panen, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar. Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia,” tambah Amran.
Gudang-gudang tersebut nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan program pemerintah lainnya. Sistem itu akan menghubungkan gudang pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Perum Bulog, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Inilah nanti yang menyuplai Koperasi Desa Merah Putih. Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara Program Makan Bergizi Gratis menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung,” jelas Amran.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur pascapanen semakin mendesak seiring meningkatnya stok beras nasional. Saat ini, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.
Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog yang berada di kisaran 3 juta ton. Kondisi itu membuat Bulog harus menggunakan gudang filial untuk menampung sebagian stok beras yang ada.
Pemerintah berharap pembangunan gudang baru dapat memperkuat kapasitas penyimpanan sekaligus memperlancar distribusi pangan ke berbagai daerah.
Sementara itu Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menilai pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, seperti ketimpangan kondisi pangan antarwilayah, tingginya biaya logistik, dampak perubahan iklim, serta distribusi pangan yang belum merata.
“Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun,” ujar Badikenita.
Program pembangunan infrastruktur pascapanen ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Aturan tersebut menugaskan Bulog membangun fasilitas pascapanen di berbagai daerah.
Selain menambah kapasitas penyimpanan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan hasil panen petani, menjaga kualitas komoditas, mengurangi kehilangan hasil panen, memperpanjang masa simpan, serta memperkuat distribusi pangan nasional.
Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit infrastruktur pascapanen yang terdiri atas gudang pangan, fasilitas pengering atau dryer, Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern.
Fasilitas tersebut akan dibangun di berbagai wilayah sentra pangan nasional, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dihasilkan petani di berbagai daerah.
