DETIKMERDEKA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa disamakan dengan memasak untuk kebutuhan sehari-hari.
Jumlah makanan yang harus disiapkan sangat besar. Setiap dapur MBG melayani ribuan penerima manfaat setiap hari. Kondisi itu membuat BGN harus memastikan proses memasak berjalan sesuai standar, mulai dari bahan baku hingga makanan siap dibagikan.
“Ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari. Tentu saja kita juga mengantisipasi ada kejenuhan, ada keantisipasi dengan adanya titik jenuh. Karena dia ngelola tiap hari, tentu saja ini menjadi tantangan bagi BGN untuk bagaimana sistem itu kita kelola,” ujar Sudaryono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Sudaryono menjelaskan MBG bukan sekadar memasukkan makanan ke dalam ompreng. Dapur harus memastikan makanan yang dikirim kepada penerima manfaat aman untuk dikonsumsi.
“Supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan, masaknya harus bener, matengnya harus bener, sesuai kaidah-kaidah dengan bener, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya. Jadi ini tidak simpel,” tuturnya.
BGN juga memperketat pemeriksaan terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sudaryono mengatakan sekitar 1.200 dapur yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah ditutup.
Dapur yang belum memenuhi ketentuan juga tidak langsung diizinkan beroperasi. BGN menangguhkan dapur yang masih dalam proses sampai persyaratan SLHS dipenuhi.
“Tidak daftar, sudah daftar tapi tidak lolos. Atau dia masih dalam proses, itu kami suspend sampai dengan yang dalam proses itu kemudian SLHS-nya terpenuhi. Itu saja belum cukup. SLHS-nya itu baru syarat dasar,” kata Sudaryono.
BGN sebelumnya juga melakukan penertiban terhadap dapur yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan. Langkah itu menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap puluhan ribu SPPG yang menjalankan program MBG.
Sudaryono mengatakan pemenuhan SLHS baru menjadi tahap awal. Pekerja dapur juga perlu mendapat pelatihan mengenai pengelolaan makanan dan keamanan pangan.
“Dilatih mengenai jam makanan, ya dilatih mengenai HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), dilatih mengenai bagaimana rantai pasok, bagaimana mengelola flow dari dari penyediaan makanan itu. Nah, ini saya kira expertnya ada di BPOM,” imbuhnya.
Sudaryono juga mengungkap kualitas bahan baku sebagai salah satu titik penting dalam menjaga keamanan makanan MBG.
Hasil evaluasi BGN menunjukkan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG banyak ditemukan pada makanan yang rusak. Lauk berbahan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging menjadi perhatian karena membutuhkan penanganan khusus.
Kondisi bahan baku menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Proses memasak yang sudah mengikuti prosedur tetap berisiko menimbulkan masalah apabila bahan yang digunakan sejak awal sudah tidak layak.
BGN kemudian memperketat pencatatan bahan yang masuk ke dapur. Pengawasan juga diarahkan pada kualitas dan harga bahan baku.
Langkah lain yang sedang disiapkan BGN adalah marketplace khusus bahan baku MBG. Sistem tersebut dirancang untuk membuat pemasok, harga, transaksi, dan rantai pasok lebih mudah dipantau. BGN juga ingin mengurangi celah permainan harga atau penggunaan bahan dengan kualitas yang tidak sesuai.
Marketplace tersebut akan mengutamakan pemasok yang sudah terverifikasi. BGN sebelumnya menyatakan sistem itu ditargetkan mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.
BGN juga masih memeriksa dapur MBG yang beroperasi. Sudaryono mengatakan hampir separuh dari seluruh dapur sedang diperiksa untuk memastikan standar yang ditetapkan sudah dipenuhi.
Sekitar 14.000 SPPG disebut telah memenuhi standar. Dapur yang belum memenuhi syarat akan ditangguhkan sampai dilakukan perbaikan. Dapur yang tidak melakukan perbaikan setelah mendapat penangguhan akan ditutup.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penambahan jumlah dapur tidak mengurangi pengawasan terhadap kualitas makanan. BGN ingin pemeriksaan berjalan bersamaan dengan perluasan layanan MBG.
Pengawasan keamanan pangan juga dibahas bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BGN dan BPOM telah berkoordinasi mengenai kebutuhan pengawasan, termasuk pelatihan serta pemeriksaan keamanan pangan.
Anggaran pengawasan keamanan pangan MBG yang sebelumnya diajukan BPOM sekitar Rp1,2 triliun. Anggaran yang disetujui mencapai Rp509 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan BPOM, termasuk pengujian dan penelusuran keamanan pangan.
Sudaryono mengatakan pembagian anggaran tersebut akan dibahas agar fungsi utama BPOM tetap berjalan. Pengawasan MBG juga akan ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan, bukan hanya dilakukan setelah muncul masalah.
Koordinasi tersebut mencakup pengawasan bahan baku, proses pengolahan, hingga penanganan apabila ditemukan masalah keamanan pangan. Keahlian BPOM akan menjadi salah satu rujukan BGN dalam memperbaiki standar pengelolaan makanan MBG.
Sudaryono sebelumnya menjelaskan sebagian besar anggaran BGN digunakan untuk program MBG. Sekitar 97 persen anggaran dikonversi menjadi menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Besarnya porsi anggaran tersebut membuat pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. BGN tidak hanya harus memastikan makanan tersedia, tetapi juga menjaga kualitas, keamanan, dan proses distribusinya.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan yang lebih ketat. BGN menilai cara kerja dapur tidak bisa dibiarkan berjalan seperti pola lama jika target yang ingin dicapai adalah kualitas layanan yang berbeda.
Pengawasan juga menyentuh sumber daya manusia. Kepala dapur dan pekerja harus memahami tugas masing-masing serta menjalankan SOP yang sudah ditetapkan.
Sudaryono mengatakan BGN akan terus mengevaluasi dapur yang sudah berjalan. Dapur yang memenuhi standar akan melanjutkan pelayanan, sedangkan dapur yang tidak memenuhi ketentuan harus memperbaiki operasionalnya atau menghentikan kegiatan.
Bagi BGN, persoalan keamanan makanan tidak berhenti pada proses memasak. Kualitas bahan baku, penyimpanan, pengolahan, waktu konsumsi, distribusi, hingga pengawasan pekerja menjadi satu rangkaian yang harus diperiksa.
Program MBG juga menuntut sistem yang mampu bekerja setiap hari dalam skala besar. Karena itu, BGN menempatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola sebagai bagian penting dalam memastikan makanan yang sampai kepada penerima manfaat tidak hanya tersedia, tetapi juga aman dikonsumsi.[]
