BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Pemasok Wajib Terverifikasi

DETIKMERDEKA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sistem tersebut dirancang untuk membuat proses pengadaan lebih transparan sekaligus memastikan pemasok yang terlibat dapat ditelusuri.

Mekanisme marketplace akan mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut akan membuat pemerintah dapat memantau proses pengadaan secara lebih jelas. Data yang dapat dilihat antara lain pihak pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakan.

“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, pada Sabtu, 12 September 2026.

Tahap awal marketplace akan memuat enam komoditas utama. Komoditas tersebut terdiri atas daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

Sudaryono menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Pemerintah tidak hanya mengejar transparansi transaksi. Sistem tersebut juga dirancang agar pengadaan bahan baku MBG dapat memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

BGN akan menerapkan mekanisme verified seller dalam marketplace tersebut. Artinya, pemasok bahan baku tidak bisa masuk ke sistem tanpa melalui proses verifikasi.

“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.

Skema tersebut diharapkan membuat asal-usul bahan baku lebih mudah dilacak. Pemerintah juga dapat mengetahui pihak yang memasok kebutuhan dapur MBG serta transaksi yang dilakukan.

BGN tengah menyusun pola pengadaan yang mengutamakan bahan baku dari wilayah setempat. Dapur MBG nantinya diarahkan membeli komoditas dari daerahnya sendiri selama stok tersedia.

Sudaryono mencontohkan kebutuhan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Telur dari wilayah tersebut akan diprioritaskan selama pasokannya mencukupi.

“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tuturnya.

Pola tersebut membuat kebutuhan bahan baku MBG dapat lebih banyak diserap dari produsen di sekitar dapur. Petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal memiliki peluang lebih besar masuk ke rantai pasok program.

Pengadaan lokal juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah yang lebih jauh. Namun, perpindahan pembelian ke wilayah lain tetap dimungkinkan ketika kebutuhan tidak tersedia di daerah asal.

Sudaryono mengatakan mekanisme tersebut masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah ingin dampak ekonomi MBG dapat diukur hingga tingkat daerah.

“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.

Sudaryono menegaskan MBG sejak awal tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Pemerintah juga ingin program tersebut ikut menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Artinya, uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan dapur MBG diharapkan tidak hanya berhenti pada penyedia bahan baku. Perputaran dana juga dapat mengalir kepada petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha, tenaga kerja, dan jasa pendukung lainnya.

“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” pungkasnya.

Marketplace yang sedang disiapkan BGN menjadi salah satu instrumen untuk mengatur rantai pengadaan tersebut. Sistem digital akan digunakan untuk memperjelas transaksi, menyaring pemasok, dan melihat sejauh mana belanja MBG ikut menggerakkan ekonomi di daerah.

BGN menargetkan sistem tersebut mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Pelaksanaannya akan menjadi tahap awal untuk membangun pola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur dan terintegrasi.[]