DETIKMERDEKA – Korea Selatan masih menghadapi krisis demografi akibat terus menurunnya angka kelahiran. Fenomena ini dipicu semakin banyak anak muda, terutama perempuan, yang tidak lagi menempatkan pernikahan dan memiliki anak sebagai prioritas hidup.
Data Statistik Korea menunjukkan jumlah bayi yang lahir pada 2022 hanya mencapai 249.000. Angka itu menjadi yang terendah sepanjang sejarah dan turun 4,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menegaskan Korea Selatan masih menjadi negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia.
Penurunan angka kelahiran terjadi seiring berubahnya pandangan generasi muda terhadap pernikahan dan keluarga.
Profesor dari Seoul National University, Park Jeong Min, melalui penelitian yang dipublikasikan dalam Korean Journal of Social Welfare Studies, menemukan hanya 4,4 persen perempuan Korea berusia 20 hingga 30 tahun yang belum menikah menganggap pernikahan dan membesarkan anak sebagai hal penting.
Data yang dikutip dari Korea Times juga menunjukkan hanya 13 persen laki-laki yang menilai pernikahan dan mengasuh anak sebagai sesuatu yang penting. Sebaliknya, lebih dari 53 persen perempuan menyatakan pernikahan dan melahirkan bukan lagi prioritas. Sementara itu, sekitar 26 persen laki-laki memiliki pandangan serupa.
Perubahan cara pandang tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah Korea Selatan. Berbagai program untuk meningkatkan angka kelahiran telah dijalankan selama lebih dari satu dekade, tetapi hasilnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Selama 16 tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan telah mengalokasikan dana sekitar 210 miliar dollar AS untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Anggaran itu digunakan untuk berbagai insentif, mulai dari bantuan keuangan, subsidi pengasuhan anak, hingga program pendukung keluarga.
Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu mengatasi akar persoalan.
Pakar kebijakan populasi di Korea Development Institute, Choi Seul Ki, menilai pendekatan pemerintah selama ini kurang efektif karena belum menyentuh alasan utama generasi muda menunda atau bahkan menolak menikah.
**”Untuk mayoritas anak muda Korea, menikah dan punya anak dianggap hal pribadi, bukan norma sosial yang harus diikuti. Ketimbang langsung meminta mereka menikah, pemerintah harus menciptakan ruang dan lingkungan dimana pernikahan pilihan yang memikat bagi generasi muda,”** katanya.
Menurut Choi, pemerintah perlu lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi generasi muda. Langkah seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, menekan harga rumah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dinilai lebih efektif dibanding sekadar memberikan insentif untuk menikah atau memiliki anak.
Biaya hidup yang tinggi, sulitnya memiliki rumah, serta ketidakpastian pekerjaan menjadi beberapa faktor yang membuat banyak anak muda Korea Selatan memilih menunda bahkan menghindari pernikahan dan memiliki anak. Kondisi itu menjadi tantangan jangka panjang karena berpotensi memengaruhi struktur penduduk, ketersediaan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi negara tersebut.[]
