DETIKMERDEKA – Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menggarap 26 proyek hilirisasi di berbagai sektor dengan nilai investasi mencapai Rp 225 triliun. Proyek tersebut ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Seluruh proyek itu diproyeksikan mampu menyerap hingga 37.833 tenaga kerja. Investasi juga diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas industri, pengolahan bahan baku, dan pengembangan sektor pendukung.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional. Menurutnya, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
“Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri,” kata Dony dalam keterangan resmi, pada Senin, 13 Juli 2026.
Program hilirisasi tersebut dibagi menjadi dua tahap. Fase pertama mencakup enam proyek prioritas yang tersebar di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp 109 triliun. Tahap ini diperkirakan menyerap 11.456 tenaga kerja.
Fase kedua meliputi 10 proyek di 13 lokasi lainnya dengan nilai investasi Rp 116 triliun. Tahap ini diproyeksikan menyerap sekitar 26.377 tenaga kerja.
Proyek hilirisasi itu mencakup berbagai sektor strategis. Bidang pertambangan meliputi pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga. Sektor energi dan pangan juga menjadi fokus melalui pengembangan bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan ayam terintegrasi.
Pemerintah menilai hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Melalui pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai lebih tinggi, manfaat ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati pelaku industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional.[]
