Serangan Baru AS ke Iran Picu Kekhawatiran Eskalasi Konflik di Timur Tengah

DETIKMERDEKA – Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke sejumlah wilayah Iran pada Rabu (waktu setempat), memperpanjang eskalasi konflik yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut. Dilansir dari CGTN, operasi tersebut dilakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan alasan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.
Menurut laporan CGTN yang mengutip media Iran, ledakan terdengar di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Bandar Abbas, Sirik, Pelabuhan Chabahar, Bushehr, serta Pulau Abu Musa. Menanggapi serangan tersebut, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara dan pertahanan pantai di sekitar Bandar Abbas, Pulau Qeshm, dan Bushehr untuk menghadang target udara yang memasuki wilayahnya.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan melalui akun resminya di platform X bahwa serangan dilakukan untuk hari kedua berturut-turut sebagai bagian dari operasi yang ditujukan melemahkan kemampuan militer Iran di kawasan Selat Hormuz. Seorang pejabat Amerika juga mengungkapkan bahwa operasi terbaru memiliki skala yang lebih besar dibandingkan serangan sehari sebelumnya. Sebelumnya, CENTCOM juga mengumumkan lebih dari 20 kapal perang Angkatan Laut AS disiagakan di perairan Timur Tengah.
Pemerintah Iran menyebut serangan Amerika turut menyasar sejumlah pelabuhan di Provinsi Hormozgan. Berdasarkan laporan otoritas setempat yang dikutip CGTN, dua nelayan dilaporkan meninggal dunia akibat serangan rudal, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Sebagai respons diplomatik, Iran mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekretaris Jenderal PBB. Dalam surat itu, Teheran menilai tindakan militer Washington merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB sekaligus melanggar ketentuan dalam Perjanjian Islamabad.
Masih menurut CGTN, sebelum serangan dilakukan Presiden Donald Trump sempat menyampaikan peringatan saat menghadiri KTT NATO di Ankara. Ia mengatakan militer Amerika kemungkinan akan kembali menggempur Iran pada malam harinya, meski menegaskan dirinya tidak menginginkan perang berskala penuh.
Di sisi lain, sumber militer Iran menyatakan bahwa pasukan rudal dan drone negara tersebut tengah menyiapkan operasi balasan dalam skala besar terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, juga menegaskan melalui media sosial bahwa pihak yang dianggap sebagai agresor akan menerima balasan yang keras.
Rangkaian serangan terbaru ini merupakan kelanjutan dari meningkatnya konfrontasi sejak Selasa malam. CGTN melaporkan, CENTCOM sebelumnya mengklaim telah menyerang lebih dari 80 target di Iran sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap tiga kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, melalui platform Truth Social, Trump memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi serius apabila kembali menyerang kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut.

Pemerintah Iran membantah tuduhan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menilai justru Amerika Serikat yang telah melanggar nota kesepahaman antara kedua negara melalui tindakan militer sepihak. Ia menegaskan Iran akan tetap mempertahankan kepentingan nasional dan menjalankan hak kedaulatannya sesuai hukum internasional.

CGTN juga melaporkan bahwa media pemerintah Iran, Press TV, mengutip sumber yang menyebut Teheran mempertimbangkan langkah menutup Selat Hormuz apabila Amerika Serikat kembali melancarkan serangan. Selain itu, Iran disebut siap menggandakan jumlah target yang akan diserang sebagai bagian dari respons militernya.

Situasi yang semakin memanas memicu kekhawatiran dunia internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian eskalasi dan mendesak seluruh pihak untuk menahan diri. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, PBB memperingatkan bahwa konflik berskala penuh berpotensi membawa dampak besar terhadap stabilitas kawasan, keamanan internasional, hingga perekonomian global.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran internasional. Berdasarkan laporan CGTN, lalu lintas kapal tanker di jalur strategis tersebut mengalami perlambatan signifikan di tengah ketidakpastian mengenai peluang tercapainya gencatan senjata selama 60 hari antara Amerika Serikat dan Iran.

Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy, Jorge Leon, menilai aktivitas pengiriman di kawasan itu hampir sepenuhnya berhenti. Menurutnya, persepsi pasar terhadap risiko keamanan kini menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan perdagangan energi, bahkan lebih kuat dibandingkan pernyataan politik dari Washington maupun Teheran. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Di sektor maritim, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, mengungkapkan bahwa ratusan kapal beserta sekitar 6.000 awak kapal masih tertahan di kawasan Teluk karena alasan keamanan. Ia meminta semua pihak segera mengambil langkah de-eskalasi dan memastikan kapal-kapal yang masih terjebak dapat berlayar dengan aman.

Sementara itu, peneliti dari Institut Studi Internasional China, Li Zixin, sebagaimana dikutip CGTN, menilai aksi militer Amerika dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh di Selat Hormuz. Ia juga menyebut tekanan dari kelompok garis keras di dalam negeri Amerika Serikat turut mendorong Gedung Putih mengambil langkah militer guna memperkuat dukungan politik domestik.

Li menambahkan bahwa Washington selama ini mempertahankan strategi mengombinasikan tekanan militer dengan upaya negosiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan serangan yang bertepatan dengan prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berisiko memicu respons yang lebih keras dari Teheran dan semakin mempersempit ruang diplomasi bagi kedua negara.