DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Ia menegaskan petani harus ikut menikmati kenaikan harga minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) di pasar global.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, pada Minggu, 28 Juni 2026.
Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI mengatakan harga TBS yang diterima petani harus mengacu pada ketentuan pemerintah daerah.
Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak dan wajib dipatuhi oleh perusahaan.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” tegasnya.
Ia menilai perlindungan terhadap harga TBS menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan petani sawit. Kenaikan harga CPO dunia, kata dia, harus memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani, bukan hanya menguntungkan perusahaan.
Selain menyoroti harga TBS, Sudaryono juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, target tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani memperoleh perlindungan, kepastian usaha, dan harga hasil panen yang layak.
“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera,” kata Sudaryono.
Ia mengatakan HKTI memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Organisasi tersebut diharapkan mampu menyerap aspirasi petani sekaligus ikut mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan.
Sudaryono menegaskan keberhasilan swasembada pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Menurut dia, petani menjadi pihak yang paling menentukan keberhasilan ketahanan pangan nasional.
“Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang komunikasi langsung dengan petani untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Petani diminta segera melaporkan jika menghadapi kendala, mulai dari irigasi, pupuk, benih, hingga kebutuhan sarana produksi lainnya.
“Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani,” katanya.
Menurut Sudaryono, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan seluruh pelaku usaha pertanian menjadi kunci mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri pangan.
“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkasnya.
