DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Langkah itu ditempuh dengan meningkatkan produksi dalam negeri untuk memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah, kata Sudaryono, menargetkan penghentian impor sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, dan gula. Ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya juga akan dikurangi secara bertahap.
“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya,” kata Sudaryono di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Minggu, 28 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Sudaryono, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari membaiknya pendapatan petani.
Sudaryono menegaskan petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan sarana produksi, meningkatkan hasil panen, serta memastikan harga komoditas tetap menguntungkan petani.
“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat dukungan melalui penyediaan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Ia menyebut sejumlah komoditas pangan saat ini telah mencapai kondisi swasembada bahkan surplus. Komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyoroti perlindungan terhadap petani kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Barat. Ia meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurut dia, petani harus menikmati manfaat ketika harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) di pasar dunia meningkat.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga crude palm oil (CPO) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” tegasnya.
Sudaryono juga membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Ia meminta berbagai persoalan di lapangan, seperti irigasi, pupuk, benih, maupun kendala produksi lainnya segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan seluruh pelaku pertanian menjadi kunci mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkasnya.[]
