DETIKMERDEKA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang tangguh meski dunia tengah dilanda ketidakpastian. Ia menilai situasi ini sangat berbeda dibandingkan krisis ekonomi 1998.
Dalam paparannya, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen, menjadikannya yang tertinggi kedua di antara negara G20 setelah India. Di sisi lain, defisit anggaran Indonesia tetap terjaga di bawah 3 persen, lebih rendah dibanding sejumlah negara lain seperti India (4 persen), Prancis (4,4 persen), dan Amerika Serikat (6,3 persen).
Proyeksi dari lembaga global seperti International Monetary Fund dan World Bank menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada di kisaran 2,6–3,3 persen. Sementara itu, Indonesia diperkirakan mampu tumbuh hingga sekitar 5,3 persen pada tahun ini.
Airlangga bahkan optimistis kinerja ekonomi pada awal tahun 2026 akan lebih kuat.
“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” kata Airlangga dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Mengacu pada laporan Bloomberg, risiko Indonesia mengalami resesi juga tergolong rendah, hanya sekitar 5 persen. Angka ini jauh di bawah beberapa negara lain seperti Brasil dan China (masing-masing 15 persen), serta Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 30 persen.
Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik yang mencapai 54 persen dari PDB, serta dukungan sektor pangan dan energi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bahkan telah mencapai swasembada beras sejak 2025, dengan produksi mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton per 8 April 2026—tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi melalui berbagai kebijakan, mulai dari implementasi B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.
Dari sisi fiskal, APBN berperan sebagai penyangga bagi masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Kinerja penerimaan pajak juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, dengan defisit tetap terkendali.
“Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor,” papar Airlangga.
Indikator sosial ekonomi turut menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan kini berada di level 8,25 persen, sementara rasio ketimpangan menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan ke angka 4,7 persen.
Di sisi utang, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,46 persen terhadap PDB atau setara Rp 9.637,9 triliun. Struktur utang dinilai cukup aman karena mayoritas berasal dari dalam negeri, dengan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen.
“Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali,” tutupnya.
