Riuh kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan memenuhi ruang publik. Perdebatan muncul dari berbagai arah. Ada yang mempersoalkan efisiensi anggaran, ada yang mempertanyakan pengawasan operasional, dan ada pula yang mengkritik pelaksanaan program di lapangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono justru bertindak tegas. Hingga September 2026, BGN telah menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sebagian pihak mungkin melihat keputusan itu sebagai batu sandungan bagi program MBG. Namun, cara pandang tersebut terlalu sederhana.
Penutupan sementara itu justru menunjukkan pemerintah tidak mau mengambil risiko terhadap kesehatan penerima manfaat. Pemerintah sedang memberi pesan bahwa program sebesar MBG tidak boleh berjalan dengan standar seadanya.
Program pemenuhan gizi dalam skala raksasa memang tidak mudah. Indonesia memiliki wilayah yang luas, ribuan pulau, serta kondisi daerah yang sangat beragam. Tantangan distribusi, penyediaan bahan pangan, pengawasan dapur, hingga standar keamanan makanan harus dihadapi secara bersamaan.
Skala program MBG juga terus membesar. Hingga awal 2026, data resmi BGN menunjukkan penerima manfaat telah mencapai 61,2 juta jiwa.
Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia setelah India dalam pelaksanaan program makan sekolah berskala nasional.
Program sebesar itu tentu tidak mungkin bebas dari persoalan. Justru karena skalanya besar, pemerintah harus semakin ketat mengawasi pelaksanaannya.
Keputusan BGN menghentikan sementara ribuan dapur yang belum memenuhi standar kesehatan perlu dibaca sebagai bentuk pengendalian mutu.
BGN tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. BGN juga harus memastikan makanan yang sampai ke meja anak benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi gizi.
Pesannya sederhana, keselamatan pangan tidak boleh ditawar. Sikap seperti ini penting karena keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar; apakah makanan itu aman, bergizi, dan diproduksi dengan standar yang benar?
Jawabannya tentu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan. Standardisasi yang ketat juga dapat mencegah persoalan yang lebih besar di kemudian hari. Pemerintah memang harus bergerak cepat, tetapi kecepatan tidak boleh mengalahkan kehati-hatian. Program besar membutuhkan keduanya.
Kritik terhadap beban fiskal MBG juga perlu dilihat secara lebih utuh. Pemerintah tidak tinggal diam ketika menemukan data penerima yang tidak lagi sesuai dengan sasaran.
BGN secara berkala memperbarui data penerima manfaat. Sekitar 1.653 sekolah swasta yang sudah mendiri dan sekolah elite berstandar internasional dikeluarkan dari daftar penerima karena dinilai memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pemerintah juga membersihkan sekitar 6 juta data ganda.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak bisa membiarkan anggaran berjalan tanpa evaluasi. Ketika data berubah, sasaran program juga harus ikut diperbaiki.
Efisiensi seperti ini bukan sekadar soal menghemat anggaran. Lebih penting lagi, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Fokus itu semakin penting ketika MBG difokuskan ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta daerah yang masih menghadapi angka stunting tinggi.
Negara tidak boleh hanya hadir di wilayah yang mudah dijangkau. Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan makanan bergizi dengan kualitas yang sama.
Dampak MBG juga tidak berhenti di ruang kelas. Program ini mulai membentuk rantai ekonomi baru di berbagai daerah. MBG telah menyerap hingga 1,28 juta tenaga kerja. Ekosistem SPPG ikut menggerakkan kelompok tani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM yang memasok kebutuhan bahan pangan.
Perputaran uang pun tidak hanya terjadi di pusat. Dana program bergerak ke daerah melalui pembelian bahan pangan segar untuk kebutuhan harian. Petani mendapat pasar, peternak mendapat pembeli, dan pelaku UMKM memiliki peluang untuk masuk ke dalam rantai pasok.
Di sinilah MBG memiliki arti yang lebih besar. Program ini tidak hanya berbicara tentang sepiring makanan bagi anak sekolah. Jika dikelola dengan benar, MBG dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Rencana peluncuran marketplace khusus pengadaan bahan baku MBG pada akhir 2026 juga menunjukkan arah tersebut. Digitalisasi pengadaan dapat membuka ruang bagi proses yang lebih transparan dan akuntabel. Tentu, sistem itu tetap membutuhkan pengawasan agar tidak berubah menjadi ruang baru bagi praktik yang justru ingin dihindari.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak boleh hanya dihitung dari jumlah SPPG atau jumlah porsi makanan yang dibagikan setiap hari.
Ukuran keberhasilannya harus lebih luas. Apakah anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi? Apakah anggaran digunakan secara tepat? Apakah petani, peternak, nelayan, dan UMKM ikut merasakan manfaatnya? Apakah program ini mampu menjangkau anak-anak di wilayah yang selama ini sulit mendapatkan layanan?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus terus diajukan. Sikap kritis masyarakat tetap penting. Kritik diperlukan agar pemerintah tidak terlena dengan besarnya angka capaian. Kritik juga menjadi pengingat bahwa program dengan anggaran besar harus selalu terbuka terhadap evaluasi.
Namun, kritik seharusnya tidak membuat kita menutup mata terhadap perbaikan yang terjadi.
Ketika BGN berani menghentikan dapur yang belum memenuhi standar, memperbaiki data penerima, membersihkan data ganda, dan mengarahkan program ke wilayah yang lebih membutuhkan, langkah tersebut layak diapresiasi sekaligus diawasi.
MBG memang belum selesai. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Pemerintah masih harus memperbaiki distribusi, memperkuat pengawasan, menjaga kualitas makanan, dan memastikan anggaran benar-benar sampai kepada penerima yang tepat.
Justru karena itu, program ini perlu terus dikawal, bukan buru-buru divonis gagal.
Pada akhirnya, MBG tidak boleh hanya dilihat dari apa yang tersaji di atas meja makan sekolah. Program ini menyangkut investasi manusia dalam jangka panjang.
Anak-anak yang hari ini menerima makanan bergizi adalah generasi yang kelak mengisi ruang-ruang produktif Indonesia. Mereka akan menjadi pekerja, pengusaha, petani, ilmuwan, birokrat, dan pemimpin di masa depan.
Indonesia membutuhkan generasi yang sehat untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Karena itu, investasi pada gizi anak bukan sekadar pengeluaran tahunan. Negara sedang menyiapkan kualitas manusia untuk beberapa dekade ke depan.
Kita boleh kritis terhadap MBG. Bahkan, kita memang harus kritis.
Namun, kritik yang sehat seharusnya mendorong perbaikan, bukan sekadar mencari kesalahan. Ketegasan BGN dalam mengevaluasi pelaksanaan, memperbaiki sasaran, menjaga standar kesehatan, dan mengejar efisiensi menunjukkan bahwa program ini masih terus berbenah.
MBG belum sempurna. Tetapi, selama evaluasi berjalan, kesalahan diperbaiki, dan manfaatnya semakin tepat sasaran, ada alasan untuk melihat program ini dengan optimisme yang lebih rasional.
Bukan optimisme karena slogan. Optimisme karena ada pekerjaan yang terus dilakukan dan ada masalah yang berani diperbaiki. Di situlah harapan terhadap MBG seharusnya diletakkan.
Penulis
Zulkarnaini
Pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia
