Kampus adalah tempat gagasan diuji, tempat mahasiswa bertanya, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah. Namun, kampus juga seharusnya menjadi ruang yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya.
Peristiwa dalam acara Kopdar di UGM Yogyakarta menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah. Muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Mahasiswa memang punya hak untuk marah. Ada persoalan yang memang layak ditanyakan kepada pemerintah. Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, dapat dimintai penjelasan mengenai konflik agraria, mafia tanah, bahkan rencana soal reforma agraria. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, dapat ditanya soal pupuk, harga pangan, impor, dan kesejahteraan petani. Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dapat diuji tentang kebijakan pengentasan kemiskinan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil. Semua pertanyaan itu sah, bahkan pejabat publik wajib menjawabnya.
Kritik akan jauh lebih kuat apabila disampaikan dengan data, argumentasi, dan pertanyaan yang tajam. Memvonis mereka dengan sebutan penjilat rezim atau pengkhianat rakyat mungkin dapat meluapkan kemarahan, tetapi tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan kebijakannya.
Di sinilah letak paradoksnya. Selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau turun ke masyarakat, tidak mau datang ke kampus, dan hanya mau berbicara di forum yang aman.
Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus tanpa tedeng aling-aling, duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman.
Padahal, apa yang dilakukan oleh Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko sebenarnya baik bagi demokrasi. Mereka memilih hadir langsung ke kampus, ke pusat kritik, berdiskusi dengan mahasiswa, siap dievaluasi, dan siap ditanya apa saja. Mereka tidak hanya berbicara melalui siaran pers atau media sosial. Mereka datang untuk menjelaskan kebijakan dan mendengarkan kritik atas berbagai kekeliruan.
Sikap seperti ini seharusnya dicontoh oleh para pembantu presiden yang lain. Menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga negara seharusnya lebih sering turun ke kampus, bertemu mahasiswa, dan menjawab pertanyaan secara terbuka. Pemerintah tidak boleh hanya datang ke forum yang dipenuhi oleh pendukung. Pejabat harus berani hadir di tempat yang kritis, bahkan di hadapan orang-orang yang tidak menyukai mereka.
Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap.
Pejabat harus siap menerima kritik keras. Jangan datang ke kampus hanya untuk berpidato dan mencari tepuk tangan. Jika ada kebijakan yang keliru, pejabat harus berani mengakuinya. Jika ada data yang dipertanyakan, pejabat harus menjawabnya dengan jujur.
Sebaliknya, mahasiswa juga harus memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan. Kalau jawabannya lemah, bantah dengan data. Kalau jawabannya menghindar, kejar dengan pertanyaan yang lebih tajam. Kalau kebijakannya dianggap gagal, tunjukkan siapa yang dirugikan dan apa buktinya. Itulah kekuatan kampus.
Satu pertanyaan yang tepat sering kali lebih kuat daripada banyak teriakan. Satu data yang akurat bisa lebih memalukan bagi pejabat daripada poster berisi cacian. Pejabat yang tidak mampu menjawab akan dinilai sendiri oleh publik.
Karena itu, peristiwa di UGM tidak seharusnya berakhir dengan saling menyalahkan. Pemerintah tidak boleh menjadikan kejadian ini sebagai alasan untuk menjauhi kampus. Mahasiswa juga perlu memastikan bahwa semangat kritik tidak berubah menjadi penutupan ruang bicara. Demokrasi bukan hanya keberanian berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kesediaan untuk mendengar.
Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko telah menunjukkan satu hal penting: pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan lebih sedikit dialog, melainkan lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab, kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan.[]
Penulis
Ayip Tayana
Podcaster Siasat
