DETIKMERDEKA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat, sementara sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapat perhatian lebih besar.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pencoretan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekolah yang dikeluarkan dari daftar mayoritas berasal dari satuan pendidikan yang dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono, dikutip dari akun Instagram @sudaru_sudaryono, Kamis, 10 September 2026.
Sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang sudah mandiri dan tidak bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS secara finansial termasuk dalam satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.
“Kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, untuk kemudian mendata seluruh satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia,” kata Sudaryono.
Dari lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia yang mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340 ribu sekolah saat ini telah mendapatkan atau dilayani program MBG. Sementara sekitar 240 ribu sekolah lainnya masih belum menerima program tersebut.
BGN menyatakan permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan MBG akan diperiksa sebelum pelayanan diberikan secara bertahap.
“Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono.
Dalam penataan sasaran tersebut, BGN akan mengarahkan perluasan layanan ke wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar. Wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam pembukaan layanan MBG berikutnya.
Di Maluku dan Papua, misalnya, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani program MBG. Kondisi tersebut membuat kedua wilayah menjadi salah satu fokus perluasan layanan, selain daerah lain dengan persoalan stunting yang tinggi.
“Kami segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
Penataan ini dilakukan agar pembukaan dapur SPPG dapat berjalan lebih aman, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, perluasan MBG diarahkan tidak hanya pada penambahan jumlah penerima, tetapi juga memastikan program menjangkau satuan pendidikan yang menjadi prioritas berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
