DETIKMERDEKA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur ulang sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Penyesuaian dilakukan setelah sejumlah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah untuk melindungi siswa dari dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional diperlukan agar pelaksanaan MBG tetap aman dan menyesuaikan kondisi kedaruratan di setiap wilayah.
Pemerintah daerah mulai menerapkan PJJ pada 7 September 2026. Lama penerapannya berbeda-beda sesuai kondisi di masing-masing daerah.
Sekolah yang menghentikan pembelajaran tatap muka juga menghentikan sementara distribusi MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Khairul, pada Senin, 7 September 2026 dilansir Antara.
Kebijakan PJJ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Kedua aturan itu salah satu dasar memastikan kegiatan pendidikan tetap memperhatikan keselamatan dan kesiapsiagaan ketika sekolah berada dalam situasi bencana atau keadaan darurat.
Penerapan PJJ di wilayah terdampak memiliki durasi yang berbeda. Lampung menerapkan PJJ selama dua hari, yakni 7-8 September 2026.
Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 September 2026. Sementara itu, DKI Jakarta mulai menerapkan PJJ pada 7 September 2026.
Durasi PJJ di Jakarta belum ditentukan. Pemerintah daerah akan menyesuaikannya dengan perkembangan kondisi dan kebijakan berikutnya.
Perbedaan durasi tersebut membuat operasional MBG juga harus mengikuti kondisi masing-masing wilayah. BGN tidak menerapkan satu pola untuk seluruh daerah terdampak.
Khairul menegaskan penghentian sementara distribusi MBG di sekolah bukan berarti program tersebut dihentikan.
BGN hanya menyesuaikan mekanisme penyaluran karena kegiatan belajar mengajar di sekolah berubah akibat situasi darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” kata Hida.
BGN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi di wilayah terdampak.
Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kesiapan sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika pembelajaran tatap muka kembali dilakukan.
BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyelenggaraan MBG. Setiap perubahan operasional disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Kesiapan satuan pendidikan, SPPG, serta kebijakan pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan pola distribusi berikutnya.
Operasional MBG akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah.
“BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat,” katanya.[]
