DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan penjelasan terkait insiden yang terjadi dalam diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin, 15 Juni 2026 malam.
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Sudaryono. Acara itu menjadi sorotan setelah terjadi ketegangan di tengah jalannya diskusi.
Menanggapi polemik yang berkembang, Sudaryono menegaskan kehadirannya bersama para pejabat pemerintah sejak awal bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.
“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, pada Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Sudaryono, forum ini sejak awal dirancang sebagai ruang diskusi terbuka. Mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun pandangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.
Diskusi berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit. Suasana forum pada awalnya berjalan seperti diskusi kampus pada umumnya. Namun, situasi berubah ketika muncul sekelompok yang tidak menginginkan adanya diskusi itu.
Perbedaan pandangan di dalam forum diskusi itu kemudian memicu ketegangan. Kondisi itu membuat jalannya diskusi tidak lagi kondusif.
Sudaryono mengatakan dirinya bersama Nusron Wahid tetap bertahan di lokasi karena ingin melanjutkan dialog dengan mahasiswa. Namun, situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.
“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” katanya lagi.
Insiden tersebut membuat aparat keamanan melakukan pengamanan terhadap para narasumber. Diskusi akhirnya tidak dapat berlangsung hingga selesai seperti yang direncanakan.
Sudaryono juga membantah anggapan bahwa dirinya dan Nusron Wahid meninggalkan lokasi karena menghindari mahasiswa.
“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” paparnya.
Ia menegaskan tetap membuka diri terhadap berbagai kritik, termasuk yang berkaitan dengan persoalan agraria dan kebijakan pemerintah di daerah.
“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” imbuhnya.
Menurut Sudaryono, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Karena itu, setiap pihak perlu menghargai ruang dialog dan mendengarkan pandangan yang berbeda.
“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan harapan dapat mengikuti diskusi secara penuh, tetapi tidak mendapatkan kesempatan itu akibat situasi yang berkembang di lokasi acara.
Ia menilai banyak mahasiswa yang sebenarnya ingin menyampaikan pandangan dan berdialog secara langsung dengan para narasumber.
“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.
Sudaryono menegaskan pemerintah akan tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa. Dialog, menurut dia, menjadi salah satu cara untuk mencari titik temu di tengah perbedaan pandangan.
Ia menutup keterangannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menerima masukan dan kritik dari masyarakat.
“Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.[]
