DETIKMERDEKA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkap adanya dugaan praktik bagi-bagi fee dalam sejumlah proyek pembangunan yang dikelola Kementerian PU.
Temuan tersebut, menurut Dody, ikut memengaruhi pelaksanaan proyek, termasuk pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan Dody saat berbincang dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia.
Program Sekolah Rakyat sebelumnya ditargetkan sudah siap digunakan pada Juni 2026 agar dapat menerima siswa baru pada Juli 2026. Namun, pelaksanaan proyek di sejumlah daerah ternyata mengalami keterlambatan.
Dody mengaku menemukan beberapa proyek yang progres pengerjaannya masih jauh dari target.
“Bingung saya. Kok bisa progres 10 persen, ini kan Juni mesti selesai? Wah, itu kemudian langsung saya cek semua. Ada kontrak yang kontraknya itu Oktober,” cerita Dody.
Temuan tersebut mendorong Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah proyek yang sedang berjalan.
Dari hasil pengecekan, Dody menduga keterlambatan terjadi karena adanya praktik pengambilan keuntungan di awal proyek.
Menurut dia, sebagian dana yang berasal dari uang muka proyek diduga digunakan untuk kepentingan pribadi sebelum pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“Kenapa ini begini semua terjadi? Karena, temen-temen ini ngambil uangnya itu di depan. Dapat dari DP-nya itu dia ambil. Mbok 1 persen, mbok 2 persen. Kenapa saya tahu? Karena saya ditawarin dua kali,” katanya.
Dody mengaku pernah menerima tawaran serupa dari pihak yang terlibat dalam proyek. Namun, tawaran tersebut langsung ditolaknya.
Ia juga mengaku mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang diduga terlibat, meskipun memiliki hubungan pertemanan dengannya sejak lama.
“Saat menemukan praktik tersebut, saya langsung memberhentikan yang bersangkutan. Tidak ada kompromi meskipun orang itu teman saya sejak sekolah,” ujarnya.
Dody menegaskan bahwa praktik semacam itu bukan sekadar isu atau rumor yang beredar di lingkungan proyek pemerintah.
“Jadi ini bukan isu, saya ditawarin uangnya dari bahasanya sama, ‘Uang muka sudah cair, ada porsinya Pak buat Bapak.’ Hmm. Nah, yang saya takutkan, porsi ini masuk ke pejabat pembuat komitmen yang di bawah,” terang Dody.
Kekhawatiran itu muncul karena dana proyek seharusnya digunakan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan. Jika sebagian anggaran sudah terpotong sejak awal, kualitas dan kecepatan pelaksanaan proyek berpotensi terganggu.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Dody mengaku lebih sering turun langsung ke lapangan memantau pekerjaan.
Ia ingin melihat kondisi proyek secara langsung, termasuk mengecek progres pembangunan dan penggunaan anggaran.
“Sekarang saya terjun ke mana-mana. Jadi menteri rasa mandor,” lanjutnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang mendapat perhatian pemerintah karena ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Keterlambatan proyek dikhawatirkan dapat memengaruhi jadwal operasional sekolah yang telah direncanakan.
Kementerian PU hingga kini terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di berbagai daerah. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan anggaran yang telah ditetapkan.[]
