DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, pada Sabtu, 2 Mei 2026. Rapat ini membahas perlindungan tenaga kerja dan peran perguruan tinggi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan rapat berlangsung dari sore hingga malam. Informasi itu disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, pada Minggu, 3 Mei 2026.
Rapat membahas sejumlah isu strategis. Pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Fokus juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu pembahasan utama. Presiden memberi perhatian pada aspirasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Aspirasi itu sebelumnya disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pekerja. Masukan dari buruh akan menjadi bahan pertimbangan lanjutan dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Pembahasan juga menyentuh sektor pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi terlibat langsung dalam pembangunan daerah.
Peran fakultas teknik menjadi perhatian khusus. Kampus diharapkan bisa membantu pembangunan infrastruktur dan teknologi di wilayah masing-masing. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut. Hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita juga hadir. Selain itu, tampak Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali.
Rapat juga diikuti Kepala BIN M Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.
Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa juga terlihat hadir. Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kebijakan lintas sektor. Pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan terarah dan berdampak langsung ke masyarakat.[]
