DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu hingga September 2026 kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menuntaskan pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepabeanan.
Purbaya mengungkapkan, Presiden memberikan ruang agar proses reformasi di tubuh Bea Cukai dapat berjalan tanpa gangguan. Menurutnya, pembenahan menyeluruh membutuhkan waktu karena menyangkut sistem, sumber daya manusia, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta waktu kepada Presiden sampai September. Jangan diganggu dulu. Biar saya bereskan Bea Cukai.”
Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun kembali kredibilitas Bea Cukai melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan profesionalisme aparatur. Reformasi tersebut diharapkan mampu menghilangkan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Purbaya mengakui citra Bea Cukai sempat mengalami penurunan akibat sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memanfaatkan kesempatan yang diberikan Presiden untuk melakukan perubahan secara menyeluruh.
“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius.”
Menurutnya, perbaikan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pelayanan, tetapi juga menjadi langkah penting menjaga keberlangsungan institusi. Ia mengingatkan bahwa kegagalan melakukan reformasi dapat memunculkan opsi lain dalam pengelolaan layanan kepabeanan.
“Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi.”
Selain memperkuat pengawasan internal, Kementerian Keuangan juga mulai memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan, termasuk mendeteksi praktik pelanggaran seperti under invoicing. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi layanan.
Purbaya optimistis proses pembenahan akan menunjukkan hasil sesuai target yang ditetapkan Presiden.
“Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional.”
Ia berharap reformasi yang tengah berjalan dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran Bea Cukai dalam mendukung iklim investasi, perdagangan, dan penerimaan negara.
