DETIKMERDEKA – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan upaya penguatan ketahanan pangan nasional menuju swasembada beras.
Pemaparan tersebut disampaikan Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3). Ia menyebut kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi yang transparan kepada publik sekaligus meluruskan berbagai disinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat maupun media sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyoroti dua program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni layanan Cek Kesehatan Gratis dan penguatan produksi pangan nasional.
“Progres dua program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Qodari.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang 2025, program CKG telah menjangkau sekitar 70 juta penerima manfaat. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjangkau 130 juta masyarakat atau sekitar 46 persen dari total penduduk Indonesia.
Hingga 8 Maret 2026, tercatat sebanyak 13.826.978 orang telah mendaftar untuk mengikuti layanan CKG, dengan 13.051.027 orang di antaranya telah menerima manfaat. Pada periode Januari hingga Februari 2026 saja, layanan kesehatan tersebut telah menjangkau lebih dari 10,5 juta peserta.
Program tersebut dilaksanakan di ribuan fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
“Program CKG telah melayani 10.563.593 peserta di 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota,” kata Qodari.
Pemerintah juga berencana memperluas pelaksanaan program tersebut pada 2026 dengan melibatkan hingga 10.300 puskesmas serta dukungan dari 66 kementerian dan lembaga.
Selain sektor kesehatan, Qodari menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memprioritaskan kemandirian pangan sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdikari.
Menurutnya, pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap wilayah memiliki cadangan pangan sendiri.
“Pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap daerah memiliki cadangan pangan sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya mencapai swasembada pangan dilakukan melalui peningkatan produksi, penguatan hilirisasi pertanian, serta perluasan pasar ekspor produk pangan nasional.
Per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional tercatat mencapai 27,99 juta ton. Angka tersebut terdiri dari stok Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok kebutuhan masyarakat 12,50 juta ton, serta standing crop atau lahan tanaman siap panen sebanyak 11,73 juta ton.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan pasokan beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 11 bulan ke depan, bahkan tanpa memperhitungkan panen berikutnya.
Selain beras, sejumlah komoditas strategis lain juga menunjukkan peningkatan produksi. Pada 2025, produksi jagung tercatat mencapai 16,16 juta ton atau meningkat 6,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi gula konsumsi nasional juga meningkat menjadi 2,68 juta ton.
Sementara itu, produksi cabai besar mencapai 1,67 juta ton dan cabai rawit sebesar 1,78 juta ton.
Qodari menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“KSP terus melakukan pemantauan, pengawalan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal,” ujarnya.
