DETIKMERDEKA – Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 diminta menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai perlu diperkuat agar lonjakan harga bahan pokok tidak membebani masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan momentum Ramadan selalu diikuti peningkatan konsumsi yang berpotensi memicu tekanan harga. Karena itu, negara harus melakukan langkah antisipatif sejak dini.
“Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujarnya, Senin (16/2).
Ia menilai, pola kenaikan permintaan bahan pangan saat Ramadan merupakan siklus musiman yang sudah dapat dipetakan. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi tersebut berisiko menekan daya beli, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling terdampak jika terjadi lonjakan harga pangan. Kenaikan komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng akan langsung memukul pengeluaran rumah tangga.
“Hal yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” kata dia.
Ia pun mendorong sinergi kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui instrumen fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang Ramadan hingga Idulfitri.
