DETIKMERDEKA.COM- DPW APPSI Jawa Barat menjelang nataru (Natal dan Tahun Baru) aktif memantau langsung kondisi volume dan nilai transaksi pasar dan pedagang pasar yang rata-rata masih jauh di bawah kondisi sebelum wabah Covid 19 melanda
Berkaitan dengan temuan itu, H Nandang Sudrajat langsung melakukan koordinasi dengan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Indag Provinsi Jawa Barat Hj Eem tentang situasi dan kondisi pasar tradisional se Jawa Barat
Hasil koordinasi itu, dengan cepat direspon oleh Kadis Indag Jabar dengan cara mengadakan zoom meeting, Jumat (6/1/2023) bersama 7 Dinas Kota/ Kabupaten yang terkait di bidang perdagangan, yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok, dari perwakilan pedagang sendiri dihadiri oleh DPW APPSI JABAR, DPD APPSI Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan DPC PAPERA Kota Depok serta Papera Kota Bekasi.
Dari diskusi yang berlangsung diketahui, bahwa ketersediaan bahan pokok dan harga relatif terkendali.
Adapun terjadi tingkat inflasi yang tinggi disebabkan oleh komoditas dan faktor di luar Bahan Pokok, Penting antara lain sebagai akibat dari kenaikan tarif air minum untuk kasus di Kota Bandung yang menyumbang tingkat inflasi tertinggi se Jabar, kenaikan BBM dan kenaikan harga Gas rumah tangga
Berkaitan dengan kondisi volume dan nilai transaksi disampaikan oleh DPD APPSI Kota yang hadir, antara lain Cirebon, Tasikmalaya, Depok dan Bandung.
Bahwa benar adanya tingkat kunjungan ke pasar pada saat nataru sampai saat ini memang sepi. Hal itu menyebabkan volume dan nilai transaksi di pasar masih rendah jauh di bawah nilai sebelum Covid 19 mewabah
Pada kesempatan itu, APPSI dan PAPERA Jawa Barat yang mengikuti zoom meeting sepakat mendesak kepada Dinas Indag di daerah Kabupaten/Kota untuk lebih peduli melakukan pemantauan tentang nilai transaksi yang terjadi, jangan hanya sebatas melakukan melakukan pantauan fluktuasi harga di dalam pasar.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris DPW APPSI Jabar, Yudi Setia Kurniawan, menyampaikan bahwa inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan BBM , sehingga berdampak pada semua sektor.
Dalam konteks itu, H Nandang Sudrajat, sebagai Ketua APPSI Jabar, yang sekaligus sebagai Sekjen DPP PAPERA, menegaskan, Dinas terkait, perdagangan dan pasar di daerah Kabupaten/Kota, sudah seharusnya dalam melakukan pengelolaan pasar, lebih berfikir integral.
Bagaimana menjadi instrumen pemantau stabilisasi pasokan, harga, juga nilai transaksi yang terjadi, sebab kalau hanya melakukan pemantauan terhadap dua aspek, yaitu tentang ketersediaan barang, sementara nilai transaksi pedagang di abaikan, maka bisa bisa pasar tutup, lantaran lama lama banyak kios dan lapak tutup, terus apa lagi yang akan dipantau.
” Kami sangat mengapresiasi respon dan langkah cepat Dinas Indag Jawa Barat yang berupaya mempertemukan dua pihak guna mencari solusi,” cetus Kang Nandang biasa disapa awak mediaa
Pada kesempatan itu, Hj Eem selaku Kepala bidang Perdagangan Dalam Negeri meminta kepada Dinas 7 di Kota/Kabupaten yang hadir, agar paling lambat hari Rabu atau Minggu depan membuat laporan tantang kondisi kunjungan ke pasar pasar yang ada di daerahnya
