DETIKMERDEKA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan alasan lembaganya menunjuk dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi posisi strategis di lingkungan BGN.
Penunjukan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN ingin memastikan program yang menjangkau jutaan penerima manfaat itu berjalan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Ini adalah langkah kami untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sudaryono mengatakan, BGN juga terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi dari KPK. Termasuk hasil kajian yang mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG.
Menurut dia, masukan tersebut diperlukan untuk memperbaiki sistem dan menutup celah penyimpangan. Upaya pencegahan akan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
BGN, lanjut Sudaryono, berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan.
“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem,” tuturnya.
Sudaryono menegaskan, penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan percepatan pelaksanaan MBG. Menurut dia, besarnya cakupan program dan manfaat yang diharapkan membutuhkan dukungan sistem kelembagaan yang kuat.
Pengawasan juga harus berjalan efektif agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan. Karena itu, BGN membuka ruang kolaborasi dengan KPK dan lembaga negara lainnya untuk memperkuat pengawasan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Dua mantan pejabat KPK yang kini bertugas di BGN adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Keduanya mendapat posisi strategis yang berkaitan dengan pemantauan, pengawasan, serta manajemen risiko.
Mungki Hadipratikno merupakan mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.[]
