DETIKMERDEKA – Kabar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Wakil Presiden pada Rabu, 11 November 2026.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.
Pengunduran diri tersebut disampaikan usai Gibran bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Di mana, pertemuan tersebut berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 11 November 2026.
Diketahui, Presiden Prabowo baru saja melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Istana belum mengumumkan bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi diterima atau diproses.
Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026.
Prasetyo juga membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan mundur dari jabatan wakil presiden. Keinginan itu muncul di tengah polemik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Meski demikian, Presiden Prabowo belum menyatakan menerima ataupun menolak keinginan tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Gibran kemudian menjelaskan salah satu saran yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia menyebutkan Presiden memintanya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran di Istana Wapres.
Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.[]
