DETIKMERDEKA – Sejumlah ketua umum partai politik di parlemen merespons kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mundur dari jabatannya.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, partainya belum mengambil sikap. PKB memilih menunggu perkembangan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Ya kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apapun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Cak Imin mengatakan, sikap partai juga akan mempertimbangkan masukan dari fraksi PKB di DPR. Ia masih menunggu hasil komunikasi dan konsolidasi antarfraksi di parlemen.
“Sikap partai tergantung DPR. Ketum tunggu masukan dari fraksi, kita tunggu konsolidasi antar fraksi,” ucap dia.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengatakan, Demokrat masih mengamati perkembangan situasi politik terkait kabar tersebut.
AHY menegaskan, partainya menghormati seluruh proses politik yang berjalan. Ia juga meminta agar setiap langkah tetap mengikuti aturan konstitusi.
“Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin menjadi, ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujar AHY.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai saran Presiden Prabowo kepada Gibran harus dihormati. Namun, ia belum mau berspekulasi mengenai kemungkinan langkah politik berikutnya.
“Namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” ujar Bahlil.
Pernyataan para ketua umum partai tersebut muncul setelah Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran sempat mengutarakan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Hal itu disebut terjadi saat Gibran bertemu Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026 pagi.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menolak permintaan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA yang selama ini menjadi polemik melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tak lama setelah kabar tersebut mencuat, Gibran menggelar konferensi pers. Ia menyatakan akan melanjutkan proses hukum terkait persoalan ijazahnya. Gibran juga menyebut keputusan tersebut merupakan saran dari Presiden Prabowo.
Pernyataan Prasetyo dan penjelasan Gibran itu membuat isu pengunduran diri wakil presiden menjadi perhatian sejumlah partai politik di parlemen.
Meski demikian, hingga saat itu, Cak Imin, AHY, dan Bahlil belum menyampaikan sikap resmi partainya terkait kemungkinan Gibran mundur.[]
