DETIKMERDEKA – Pemerintah daerah berpeluang mendapatkan insentif fiskal hingga Rp3 miliar pada 2027. Salah satu aspek yang akan dinilai pemerintah adalah dukungan dan kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan kembali menggelar kompetisi antardaerah dengan menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun. Kompetisi ini menjadi salah satu cara pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dan menghadirkan inovasi.
“Nah, tahun depan kita akan juga pertandingkan, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain mensukseskan program makanan bergizi gratis ini,” kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Tito menjelaskan, penilaian tidak hanya melihat besarnya dukungan kepala daerah terhadap MBG. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kreativitas daerah dalam membantu pelaksanaan program tersebut.
Dengan skema ini, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menunjukkan inovasi sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, bentuk indikator penilaian dan mekanisme penentuan pemenang masih perlu diperjelas agar kompetisi berjalan secara terukur.
Kompetisi akan dibagi berdasarkan tingkatan pemerintahan. Pemerintah provinsi akan bersaing dengan provinsi lain. Pemerintah kabupaten dan kota juga akan mengikuti penilaian dalam kelompok masing-masing.
Pemerintah kemudian membagi penilaian ke dalam enam wilayah atau region. Setiap kategori akan memberikan penghargaan kepada tiga daerah dengan capaian terbaik.
Daerah yang menempati peringkat pertama akan memperoleh insentif Rp3 miliar. Peringkat kedua mendapatkan Rp2 miliar, sedangkan peringkat ketiga menerima Rp1 miliar.
“Tentu akan diberikan penghargaan yang nomor 1, Rp 3 miliar, nomor 2, ada ke provinsi, antar provinsi, kabupaten, antar kabupaten, kota, antar kota, di enam region yang berbeda,” ujar Tito.
Skema tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan dukungan fiskal berdasarkan hasil penilaian. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami indikator yang digunakan agar upaya mendukung MBG tidak sekadar terlihat dalam kegiatan seremonial, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan program.
Dukungan pemerintah daerah dapat berkaitan dengan koordinasi, penyediaan fasilitas, serta upaya membantu kelancaran pelaksanaan program di wilayahnya. Meski demikian, rincian resmi mengenai indikator dan bobot penilaian belum dijelaskan dalam keterangan Tito yang disampaikan pada Rabu.
Tito memastikan, rencana pemberian insentif fiskal tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan. Pemerintah juga telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan anggaran Rp1 triliun.
“Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan komit sudah untuk menyiapkan anggaran 1 triliun tersebut. Saya kira demikian,” kata Tito.
Sebelumnya, Tito menyampaikan bahwa pemerintah juga menggelar kompetisi pemberian insentif fiskal pada 2026. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp1 triliun untuk program tersebut.
Pelaksanaan kompetisi pada 2026 dibagi menjadi tiga gelombang dan mencakup enam region. Pemerintah menggunakan skema penghargaan untuk memberikan insentif kepada daerah berdasarkan kategori penilaian yang ditetapkan.
Pemerintah berencana melanjutkan skema serupa pada 2027. Salah satu hal yang membedakan penilaian tahun depan adalah masuknya dukungan dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG sebagai kategori yang diperhitungkan.
Rencana tersebut membuat dukungan terhadap MBG menjadi salah satu pertimbangan dalam kompetisi insentif fiskal. Besaran insentif yang ditawarkan mencapai Rp3 miliar untuk setiap daerah yang meraih peringkat pertama dalam kategorinya.[]
