DETIKMERDEKA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai, 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengusik kenyamanan sejumlah pihak yang selama ini terbiasa dengan pola lama. Perubahan kebijakan pemerintah disebut menjadi salah satu hal yang memicu kritik terhadap program-program Presiden Prabowo.
“Dua tahun Presiden Prabowo Subianto mencabut kenyamanan lama banyak orang,” kata Hasan Nasbi dalam diskusi publik bertajuk Catatan 2 Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi di kawasan Tebet, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Menurut Hasan Nasbi, kritik terhadap program Presiden Prabowo tidak selalu mencerminkan suara masyarakat secara keseluruhan. Ia menilai, perubahan yang dilakukan Presiden Prabowo mencabut menyamanan kebiasaan lama.
Pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menjalankan mandatnya setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo menempatkan sejumlah agenda sebagai prioritas, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan ekonomi dari desa.
Program-program tersebut janji politik Presiden Prabowo saat kampanye. Pemerintah kemudian menerjemahkannya ke dalam berbagai kebijakan dan program yang pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Program ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok bahan pangan.
Pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari penyedia bahan baku hingga pengelola dapur pelayanan gizi. Keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan membuka pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
Selain itu Presiden Prabowo Subianto memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sejumlah kebijakan diarahkan untuk membantu petani mulai dari proses produksi hingga penjualan hasil panen.
Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen sesuai ketentuan yang berlaku. Perum Bulog juga mendapat tugas menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar.
Kebijakan ini salah satu instrumen untuk melindungi petani ketika memasuki masa panen. Dengan adanya harga pembelian pemerintah dan penyerapan oleh Bulog, petani memiliki pasar yang lebih jelas dan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme perdagangan di tingkat lokal.
Dukungan pemerintah juga menyentuh kebutuhan produksi. Petani memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi, sementara bantuan bibit dan alat mesin pertanian (alsintan) disalurkan untuk mendukung kelompok tani. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu petani menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pekerjaan di lahan pertanian.
Penyaluran pupuk bersubsidi yang semakin dekat dengan petani menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki akses terhadap sarana produksi.
Sementara itu, bantuan bibit dapat mendukung kegiatan tanam, sedangkan alsintan membantu kelompok tani mengerjakan lahan dan mengolah hasil panen secara lebih efisien.
Manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh petani yang menerima dan memanfaatkannya.
Sayangnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah terkadang lebih banyak berfokus pada persoalan di tingkat pusat tanpa melihat secara menyeluruh perubahan yang dirasakan petani di lapangan. Padahal, kebijakan harga gabah, penyerapan hasil panen oleh Bulog, pupuk bersubsidi, bantuan bibit, dan alsintan aspek penting yang perlu ikut diperhitungkan dalam menilai arah kebijakan pertanian pemerintah.
Agenda lainnya adalah penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan layanan ekonomi.
Koperasi tersebut direncanakan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat menghubungkan produsen, pedagang, petani, dan konsumen. Kehadirannya diharapkan membantu memperpendek rantai distribusi serta memperluas akses masyarakat terhadap barang dan layanan yang dibutuhkan.
Pemerintah juga mendorong pembangunan desa agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif. Koperasi, UMKM, dan usaha berbasis potensi lokal menjadi bagian dari upaya tersebut.
Pemerintahan Prabowo turut menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Kedua sektor ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Pada bidang pendidikan, pemerintah menjalankan berbagai program dukungan bagi siswa dan mahasiswa, termasuk bantuan pendidikan serta upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses pendidikan agar masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan belajar.
Sementara itu, kebijakan kesehatan diarahkan untuk memperluas akses pelayanan dan meringankan beban masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan layanan kesehatan, serta dukungan pembiayaan bagi kelompok yang membutuhkan menjadi bagian dari agenda tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana menilai, pemerintahan Presiden Prabowo telah berjalan sesuai dengan arah dan cita-cita yang ingin diwujudkan Presiden.
“Sudah menjalankan jalan yang lurus sesuai cita-cita Presiden Prabowo,” kata Ayip Tayana.
Meski menilai arah pemerintahan sudah sesuai, Ayip mengingatkan pentingnya memperkuat fondasi untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas ke depan.
“Ke depan perlu fondasi untuk memperkuat menjalankan program,” ujarnya.
Penguatan fondasi tersebut menjadi penting karena program pemerintah mencakup banyak sektor dan melibatkan berbagai pihak. Pelaksanaan program tidak cukup mengandalkan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan kesiapan pelaksana, dukungan anggaran, koordinasi, dan pengawasan.
“Program yang menyasar masyarakat secara luas juga memerlukan mekanisme evaluasi. Pemerintah perlu melihat apakah bantuan telah mencapai penerima yang tepat, apakah anggaran digunakan sesuai tujuan, dan apakah manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Ayib.[]
