DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk aktif membuka rekening bagi masyarakat. Langkah itu disiapkan agar lebih banyak penduduk memiliki akses ke layanan perbankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo meminta seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening. Pemerintah akan menyiapkan mekanisme pembukaan rekening dengan memanfaatkan data kependudukan.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.
Airlangga mengatakan proses tersebut akan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data kependudukan nantinya dipadankan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional.
Pemerintah juga menyiapkan integrasi dengan sistem Bank Indonesia. Integrasi tersebut mencakup sistem pembayaran dan *gateway system* yang terhubung dengan QRIS.
“Terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway systemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ungkap Airlangga.
Airlangga mengatakan rekening yang disiapkan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menerima berbagai program pemerintah. Artinya, rekening tidak hanya menjadi akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga dapat menjadi sarana penyaluran bantuan dan program pemerintah.
Skema tersebut membuat pemerintah perlu memastikan data kependudukan dan data perbankan dapat terhubung dengan baik. Akurasi data menjadi penting agar rekening tidak ganda dan penyaluran program dapat diterima masyarakat yang tepat.
Pemerintah juga melihat perluasan kepemilikan rekening sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening diharapkan bisa masuk ke dalam sistem keuangan formal.
Airlangga menyampaikan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.
Angka tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan. Namun, pemerintah masih ingin memperluas akses tersebut hingga mencakup seluruh penduduk.
Tingkat literasi keuangan juga dinilai cukup baik. Airlangga menyebut angkanya berada di atas standar yang ditetapkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujar Airlangga.
Perluasan rekening masyarakat nantinya akan bergantung pada kesiapan data, sistem perbankan, dan mekanisme pembayaran. Pemerintah ingin proses tersebut berjalan terintegrasi agar masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan sekaligus menerima berbagai program pemerintah melalui satu rekening.[]
