DETIKMERDEKA – Pakar komunikasi politik Jamiluddin M. Ritonga berharap Presiden Prabowo Subianto membuka ruang komunikasi dua arah saat menggelar rapat khusus dengan para kepala daerah. Menurutnya, forum tersebut sebaiknya menjadi tempat menyerap aspirasi daerah, bukan hanya menyampaikan arahan dari pemerintah pusat.
Jamiluddin menilai kepala daerah memiliki pengalaman langsung menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Karena itu, masukan dari mereka dinilai penting sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah.
“Dalam rapat khusus itu, Presiden Prabowo seyogyanya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramahi kepala daerah yang diikuti perintah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut dia, komunikasi dua arah akan membantu pemerintah memetakan persoalan di setiap daerah secara lebih akurat. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Dari pemetaan inilah seharusnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah,” ujarnya.
Jamiluddin memandang rapat khusus itu penting karena masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah pusat hanya mencakup enam bidang yang tidak diserahkan kepada daerah.
“Enam bidang itu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi/hukum, moneter dan fiskal, serta agama. Di luar enam bidang itu, daerah menganggap bisa menjadi kewenangannya,” ucapnya.
Meski demikian, menurut Jamiluddin, masih ada anggapan bahwa pemerintah pusat mengambil sejumlah kewenangan yang sebelumnya dijalankan daerah. Salah satu contoh yang ia soroti ialah perizinan di sektor pertambangan.
Ia juga menilai beberapa program pemerintah pusat dinilai memperkuat pendekatan yang lebih terpusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, misalnya, disebutnya menjadi bagian dari isu yang perlu dibahas bersama kepala daerah agar pelaksanaannya selaras dengan semangat desentralisasi.
Selain itu, Jamiluddin menyoroti ketergantungan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat daerah ikut terdampak ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Persoalan lain yang dinilai perlu menjadi perhatian ialah korupsi di daerah. Menurutnya, kasus korupsi yang terus bermunculan dapat menghambat pembangunan dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Persoalan korupsi di daerah juga perlu dibicarakan dalam rapat khusus dengan presiden. Sebab, persoalan korupsi belakangan ini sangat marak terjadi di daerah,” kata dia.
Ia menilai praktik korupsi akan mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Jadi, rapat khusus itu benar-benar untuk mengatasi persoalan di daerah. Namanya rapat idealnya harus berlangsung dalam komunikasi dua arah,” ujar dosen Universitas Esa Unggul itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam sebuah rapat khusus di Jakarta. Namun, jadwal pelaksanaannya belum diumumkan.
“Nanti ada rapat khusus ya gubernur, semua bupati saya akan kumpulkan di Jakarta. Saya tidak tahu persisnya kapan,” kata Prabowo di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026.
Presiden mengatakan rapat tersebut akan membahas Gerakan Indonesia ASRI, yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
“Khusus bicara tentang Indonesia ASRI ya. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ya. Karena ini sangat penting terus terang saja. Kita mau transformasi bangsa, berarti kita perlu banyak industri hilirisasi, banyak pabrik, banyak terobosan processing,” ucap Prabowo.
Rapat khusus tersebut diharapkan menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
