DETIKMERDEKA – Pemerintah Spanyol mengerahkan personel militer ke wilayah otonom Ceuta, Afrika Utara, pada Kamis 30 Juli 2026, untuk membantu Garda Sipil mengendalikan lonjakan kedatangan migran dari Maroko. Langkah tersebut diambil setelah ribuan migran memasuki wilayah kantong Spanyol itu dalam waktu singkat, sehingga membebani kapasitas penampungan dan layanan keamanan setempat, menurut laporan CGTN.
CGTN melaporkan, sedikitnya sembilan migran meninggal dunia saat berupaya mencapai Ceuta melalui jalur laut. Sementara itu, angkatan bersenjata Spanyol akan memperkuat operasi Garda Sipil di bawah koordinasi Komando Operasi Angkatan Bersenjata guna meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan.
Lonjakan arus migrasi tersebut mendorong Pemimpin Pemerintah Ceuta, Juan Jesus Vivas, meminta pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional. Ia juga mendesak Madrid mengambil alih koordinasi penanganan krisis melalui komando terpadu agar respons terhadap situasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif, lapor CGTN.
Menurut CGTN, Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan bahwa Madrid dan Rabat telah menyepakati peningkatan koordinasi dalam menghadapi arus migrasi, termasuk mempercepat proses pemulangan migran yang memasuki Ceuta secara ilegal.
Dukungan juga datang dari Uni Eropa. Berdasarkan laporan CGTN, Komisaris Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Migrasi, Magnus Brunner, melalui unggahannya di platform X menyatakan Uni Eropa siap meningkatkan bantuan kepada Spanyol, termasuk melalui Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex). Uni Eropa juga disebut terus berkoordinasi dengan otoritas Maroko untuk mencegah penyeberangan ilegal yang berbahaya.
Sebagai bagian dari respons pemerintah, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska dijadwalkan mengunjungi Ceuta pada Jumat untuk meninjau langsung penanganan krisis migrasi di wilayah tersebut.
Ceuta, bersama Melilla, merupakan dua kota otonom Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara. Kedua wilayah itu menjadi satu-satunya perbatasan darat antara Uni Eropa dan Benua Afrika, sehingga selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik utama masuknya migran menuju Eropa.
CGTN juga melaporkan bahwa lonjakan kedatangan migran ke Ceuta dipicu oleh putusan terbaru Mahkamah Agung Spanyol yang melarang praktik pushback atau “pemulangan cepat” terhadap migran yang dicegat di laut dekat wilayah tersebut. Putusan itu mengharuskan setiap migran menjalani proses hukum secara individual sebelum dapat dipulangkan ke negara asal atau negara transit.
Pendukung putusan tersebut menilai kebijakan pushback sebelumnya tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun, kelompok politik berhaluan kanan berpendapat keputusan tersebut dapat membuka celah baru di perbatasan, mendorong aktivitas penyelundupan manusia, serta menambah beban terhadap kapasitas penampungan Ceuta yang terbatas.
