DETIKMERDEKA – Pemerintah menegaskan bahwa wacana pengurangan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian bukan merupakan kebijakan yang akan diterapkan secara otomatis. Istana menyebut langkah tersebut hanya menjadi opsi apabila kondisi mengharuskannya dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini masih terus memantau kondisi fiskal nasional. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran akan selalu mempertimbangkan kebutuhan negara serta kemampuan keuangan pemerintah.
“Jangan kemungkinan ya, kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang apa namanya dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menjelaskan hingga saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Pemerintah juga menilai ruang fiskal masih terjaga sehingga berbagai program prioritas tetap dapat dijalankan tanpa mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah ya fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga ya berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga ya,” tuturnya.
Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan agenda efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi terhadap belanja negara terus dilakukan agar anggaran yang dinilai kurang memberikan dampak dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Kami terus bekerja keras di satu sisi melakukan tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden terus-menerus anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif kurang berdampak untuk itu juga terus menerus kita upayakan untuk diefisiensikan,” jelas Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg tersebut merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang.
“Kita okelah ya keempat di dunia, boleh nggak? Hah? Kita nanti 2040, 50, kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brasil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, target tersebut hanya dapat dicapai apabila persoalan mendasar seperti kelaparan dan kemiskinan berhasil diatasi. Karena itu, pemerintah ingin memastikan anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kalau kita sekarang tidak ngurus anak-anak itu, dia gimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah siap melakukan efisiensi anggaran, termasuk apabila diperlukan dengan mengurangi alokasi belanja di sektor pertahanan maupun kepolisian.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi?” tutur Prabowo.
Pernyataan Presiden itu langsung disambut jawaban dari para anggota TNI dan Polri yang hadir dalam acara tersebut.
“Aku tanya TNI, polisi yang jawab. Rela ya anggaran dikurangin? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas,” ucapnya.
Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas belanja negara. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional.
