DETIKMERDEKA – MPR RI meminta maaf terkait polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul kritik dari masyarakat dan peserta lomba mengenai penilaian jawaban yang dinilai tidak konsisten.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” demikian keterangan MPR dalam akun Instagram resminya, pada Selasa, 12 Mei 2026.
MPR menegaskan kegiatan pendidikan seperti LCC harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan rasa keadilan bagi seluruh peserta.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” ujar MPR.
Polemik ini ramai dibahas di media sosial setelah beredar video penilaian juri saat perlombaan berlangsung. Dalam video tersebut, peserta menyoroti adanya perbedaan nilai terhadap jawaban yang dianggap sama.
MPR kemudian mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC yang bertugas dalam perlombaan tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” jelas MPR.
MPR juga memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap mekanisme perlombaan, termasuk sistem penilaian dan verifikasi jawaban peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Lembaga tersebut turut menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, dan masyarakat yang terus memberi perhatian terhadap pendidikan kebangsaan.
“Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” ujar MPR RI.
Sementara itu, pembawa acara LCC Empat Pilar Kalbar, Shindy Lutfiana, juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial.
Ia menyesali ucapannya saat lomba berlangsung, terutama kalimat yang dianggap menyinggung peserta.
“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya, terutama yaitu ‘mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja’ yang seharusnya tidak patut saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai MC pada kegiatan tersebut,” ujar Shindy.
Menurut dia, ucapan tersebut telah menimbulkan kekecewaan bagi peserta dan masyarakat yang mengikuti perlombaan.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak, khususnya adik-adik peserta lomba, guru-guru pendamping/pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti dan memberikan perhatian terhadap kegiatan ini,” katanya.
Shindy mengatakan polemik ini menjadi pelajaran penting agar dirinya lebih berhati-hati saat berbicara di ruang publik.
“Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk lebih berhati-hati, bijaksana, serta lebih cermat dalam memilih dan menggunakan diksi ketika menjalankan tugas di ruang publik,” katanya.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengatakan pihaknya menghormati perhatian masyarakat terhadap jalannya perlombaan.
Ia menjelaskan panitia saat ini masih melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian juri.
Polemik bermula ketika Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima atas jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Padahal, jawaban serupa dari Grup B SMAN 1 Sambas mendapat nilai 10 dari juri yang sama.
Peserta Grup C sempat menyampaikan protes karena merasa jawaban mereka tidak berbeda. Namun, juri menilai jawaban tersebut tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.
Kasus itu kemudian ramai dibahas di media sosial dan memicu kritik terhadap sistem penilaian lomba.[]
