DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya ancaman penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam arahannya pada rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa pola ancaman terhadap suatu negara kini telah mengalami perubahan signifikan.
“Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem digital memungkinkan pihak tertentu mengelola banyak akun secara bersamaan dalam skala besar. Hal ini dinilai dapat menciptakan persepsi publik yang menyesatkan.
Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut dapat memunculkan efek gema atau echo chamber, di mana sebuah isu tampak besar dan meluas, meskipun sebenarnya hanya berasal dari kelompok kecil.
“Jadi, yang agak repot mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1.000 orang, mungkin 5.000 orang bisa bikin heboh. Nah, ini namanya echo chamber. Ada ini dalam pembelajaran intelijen, ini ada, bagaimana merusak sebuah negara lain,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri hingga pejabat eselon I, guna memastikan pemahaman yang sama terkait tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa arahan langsung dari Presiden penting untuk menyatukan langkah seluruh jajaran pemerintahan.
“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon I, karena kita semua ini kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon I, dan jajaran di bawahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam arahannya, Presiden juga membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri.
Pernyataan Presiden tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap stabilitas negara kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat muncul melalui ruang digital, sehingga diperlukan kewaspadaan dan literasi informasi yang lebih kuat di tengah masyarakat.
