DETIKMERDEKA – Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan 1.000 desa nelayan mulai beroperasi pada 2026, sebagai bagian dari sasaran besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan, setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperlancar rantai distribusi hasil tangkapan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ia menegaskan, program pembangunan desa nelayan tidak bersifat bantuan langsung, melainkan dijalankan melalui skema koperasi agar berkelanjutan.
“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.
Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran waktu pengembalian investasi agar tidak memberatkan nelayan, dengan tenor di atas satu dekade.
“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya.
Selain fokus pada desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, sementara hampir 30.000 koperasi beserta gudang disebut telah memasuki tahap pembentukan.
Setiap koperasi nantinya akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
Presiden menambahkan, pendanaan program berasal dari optimalisasi dana desa yang telah berjalan selama satu dekade. Ke depan, penggunaan dana tersebut akan diarahkan lebih produktif dan terstruktur agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari visi pemerintah menjadikan sektor kelautan sebagai pilar masa depan ekonomi nasional, sekaligus mendorong desa nelayan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.
