DETIKMERDEKA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk proses penyediaan makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pelibatan kader Posyandu diharapkan dapat memperkuat pengawasan program di lapangan. Kader juga akan membantu pendataan penerima manfaat dan memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat.
Sudaryono mengatakan, kerja sama antara BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan. Kolaborasi tersebut juga mencakup pendataan dan pengawasan agar program menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, tetapi juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran,” ujar Sudaryono di Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali.
Menurut BGN, kader Posyandu memiliki peran penting karena tersebar hingga tingkat desa dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jangkauan ini dapat membantu pemerintah memperoleh data penerima manfaat yang lebih akurat, terutama untuk kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Sudaryono menegaskan, penggunaan anggaran negara untuk program MBG harus disertai ketepatan sasaran. Data yang akurat diperlukan agar makanan bergizi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” kata Sudaryono.
Selain membantu pendataan dan edukasi gizi, Sudaryono mendorong kader Posyandu terlibat langsung dalam pengawasan dapur MBG. Mereka diharapkan dapat memantau proses pengolahan makanan di SPPG, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga ketepatan waktu distribusi.
Pelibatan kader di lapangan juga diharapkan membantu BGN mengetahui apakah proses penyediaan makanan telah berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan pengelola dapur, tetapi juga melibatkan pihak yang dekat dengan masyarakat penerima manfaat.
“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” pungkas Sudaryono.
BGN berharap kerja sama dengan Tim Pembina Posyandu Pusat dapat memperkuat pelaksanaan MBG, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pengawasan penyediaan dan distribusi makanan. Edukasi gizi kepada keluarga juga menjadi bagian dari kolaborasi tersebut.
Pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi penting guna memastikan program berjalan sesuai sasaran. Namun, efektivitas pelibatan kader Posyandu juga bergantung pada kejelasan mekanisme pengawasan, pembagian tugas, serta tindak lanjut jika ditemukan masalah di dapur SPPG.[]
