DETIKMERDEKA – Sejumlah program pemerintah mendapat respons beragam dari masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, penguatan ekonomi, hingga layanan kesehatan menjadi bagian dari kebijakan yang mendapat perhatian publik selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 64,8 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 55,3 persen.
Meski demikian, penilaian masyarakat terhadap setiap program tidak seragam. Sejumlah program memperoleh tingkat kepuasan yang relatif tinggi, sedangkan program lainnya masih menghadapi kritik.
Program MBG, misalnya, telah dikenal luas oleh masyarakat. Data yang dikaitkan dengan survei Poltracking menunjukkan tingkat pengenalan program tersebut mencapai 92,4 persen. Program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini juga melibatkan rantai pasok pangan yang dapat membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta pemasok bahan pangan. Namun, tingkat pengenalan yang tinggi belum tentu sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Survei yang sama menunjukkan penilaian terhadap MBG masih terbelah. Sebanyak 47,4 persen responden menyatakan puas, sedangkan 49,5 persen lainnya menyatakan tidak puas. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menjadi bahan penilaian publik.
Aspek yang berkaitan dengan kualitas makanan, distribusi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program berskala besar seperti MBG. Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.
Program lain yang mendapat respons positif adalah Sekolah Rakyat. Program pendidikan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tingkat kepuasan publik terhadap program tersebut tercatat mencapai 65,5 persen.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang membuat sebagian anak kesulitan mengakses pendidikan. Pelaksanaan program ini tetap membutuhkan dukungan fasilitas belajar, tenaga pendidik, serta sistem pendampingan yang memadai agar siswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan baik.
Pada sektor perlindungan sosial, bantuan sosial atau bansos juga menjadi salah satu program yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Sebagian masyarakat menilai penyaluran bantuan telah menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Meski begitu, ketepatan sasaran tetap menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan bansos. Pemutakhiran data penerima dan pengawasan penyaluran diperlukan untuk mengurangi risiko bantuan diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria, sekaligus memastikan keluarga rentan tidak terlewat.
Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi melalui sejumlah kebijakan, termasuk pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi. Lembaga ini diharapkan dapat mengelola investasi strategis dan mengoptimalkan aset negara.
Selain itu, pemerintah melakukan penertiban kawasan hutan dan perkebunan yang dinilai bermasalah atau melanggar ketentuan. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya menyelamatkan aset negara dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Pada sektor pangan, agenda swasembada menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah. Upaya tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi dalam negeri, penguatan distribusi, dan pengurangan ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tercatat berada di kisaran 5,45 persen berdasarkan angka yang dicantumkan dalam bahan informasi. Namun, angka tersebut perlu disertai keterangan periode dan sumber data agar dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya.
Penilaian terhadap penguatan ekonomi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan secara nasional. Dampaknya terhadap daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pendapatan petani, dan keberlangsungan usaha kecil juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Pada sektor kesehatan, pemerintah menjalankan program cek kesehatan gratis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Program ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga risiko penyakit dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius.
Pemerintah juga mendorong renovasi rumah sakit umum daerah (RSUD), termasuk di sejumlah wilayah yang membutuhkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
Perbaikan infrastruktur kesehatan perlu diikuti dengan ketersediaan tenaga medis, peralatan yang memadai, dan akses layanan yang terjangkau. Tanpa dukungan tersebut, renovasi bangunan saja belum cukup untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Angka survei Poltracking Indonesia memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik dan kepuasan terhadap program pemerintah merupakan dua ukuran yang berbeda. Tingkat kepercayaan publik tercatat 64,8 persen, sedangkan tingkat kepuasan publik mencapai 55,3 persen.
Perbedaan penilaian juga terlihat pada program-program tertentu. Sekolah Rakyat mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,5 persen. Sementara itu, penilaian terhadap MBG masih terbelah antara responden yang puas dan tidak puas.
Adapun tingkat kepuasan terhadap Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebesar 27,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa program tersebut masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan dan penerimaan masyarakat.
Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak selalu berarti masyarakat memberikan penilaian yang sama terhadap seluruh kebijakan. Pengalaman warga saat menerima layanan, kemudahan mengakses program, serta manfaat yang dirasakan secara langsung dapat memengaruhi tingkat kepuasan.
Karena itu, evaluasi terhadap program pemerintah perlu dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan. Data penerima manfaat, kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat menjadi dasar untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan.
