DETIKMERDEKA – Panglima Militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, menegaskan akan terus melanjutkan operasi militer untuk merebut kembali seluruh wilayah yang saat ini dikuasai kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF). Ia juga menolak perundingan damai dengan kelompok tersebut di tengah konflik yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun.
Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (7/10/2026), pernyataan tersebut disampaikan Al-Burhan saat menghadiri pertemuan di Desa 5, wilayah Merowe, Sudan bagian utara, pada Selasa (6/10/2026).
Menurut laporan Kantor Berita Sudan (SUNA), Al-Burhan menegaskan bahwa penyelesaian melalui jalur militer akan tetap menjadi pilihan hingga seluruh wilayah Sudan terbebas dari penguasaan RSF.
Ia juga berjanji akan merebut kembali setiap jengkal wilayah negaranya yang masih berada di bawah kendali kelompok paramiliter tersebut.
Sikap Al-Burhan menunjukkan bahwa pemerintah dan militer Sudan masih mengutamakan operasi militer dibandingkan perundingan dengan RSF.
Konflik antara militer Sudan dan RSF telah berlangsung sejak April 2023. Pertempuran dipicu perselisihan antara kedua pemimpin militer terkait rencana penggabungan pasukan paramiliter RSF ke dalam angkatan bersenjata nasional Sudan.
Perang berkepanjangan tersebut telah menimbulkan krisis kemanusiaan. Berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga internasional, puluhan ribu orang dilaporkan tewas dan sekitar 13 juta penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Sementara itu, pertempuran terbaru kembali menelan korban jiwa. Sebanyak 10 warga sipil dilaporkan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang diduga dilakukan RSF di wilayah Kordofan Barat.
Komite Darurat Dar Hamar, sebuah organisasi kemanusiaan setempat, menuduh RSF melakukan sejumlah pelanggaran terhadap warga sipil di Desa Abu Ajal, kawasan pedesaan di sebelah tenggara En Nahud.
Menurut laporan Al Jazeera, pasukan RSF juga terus memperkuat keberadaannya di Kordofan Barat setelah militer Sudan bergerak menuju wilayah En Nahud dan Al Khuway. Pergerakan tersebut terjadi menyusul kemajuan militer Sudan di kawasan Kordofan Utara.
Selain korban jiwa, peningkatan intensitas konflik turut memicu gelombang pengungsian baru. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan lebih dari 5.500 orang meninggalkan desa-desa mereka di Negara Bagian Nil Biru dalam kurun waktu tiga hari akibat memburuknya kondisi keamanan.
Di tengah meningkatnya pertempuran, Amerika Serikat mendorong penyelesaian konflik melalui dialog yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Sudan.
Penasihat Senior Amerika Serikat untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos, menyampaikan bahwa upaya perdamaian harus dipimpin oleh masyarakat Sudan sendiri.
Melalui unggahan di platform X pada Senin (5/10/2026), Boulos menekankan pentingnya dialog nasional yang inklusif sebagai jalan menuju perdamaian dan pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh warga sipil.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada September 2026 menyatakan bahwa baik Angkatan Bersenjata Sudan maupun RSF beserta para pemimpinnya tidak mewakili pemerintahan Sudan yang sah secara konstitusional.
Perbedaan sikap antara militer Sudan yang memilih melanjutkan pertempuran dan dorongan internasional untuk membuka dialog menunjukkan masih besarnya tantangan dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak 2023.
