DETIKMERDEKA – Pemerintah Jepang melayangkan protes keras kepada Amerika Serikat menyusul kasus dugaan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Okinawa yang diduga melibatkan anggota Korps Marinir AS. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meminta Washington memberikan kerja sama penuh dalam proses penyelidikan sekaligus memperketat disiplin terhadap personel militernya yang bertugas di Jepang.
Dilansir dari CGTN, Takaichi menyampaikan sikap tersebut di hadapan parlemen Jepang di Tokyo pada Senin, 5 Oktober 2026, saat berlangsungnya hari pertama sidang luar biasa Diet. Pemerintah Jepang, kata dia, telah meminta pihak Amerika Serikat mengambil langkah serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Jepang juga menyerukan adanya “disiplin ketat di antara personel militer AS” serta meminta Washington bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan kasus tersebut.
Kasus ini mencuat setelah kepolisian Okinawa menangkap Devin Ballard, Marinir AS berusia 20 tahun yang ditempatkan di Okinawa. Ia diduga terlibat dalam perampokan dan pembunuhan terhadap Anna Yagi, perempuan setempat berusia 39 tahun, di sebuah hotel di Naha, ibu kota Prefektur Okinawa, pada Sabtu dini hari.
Menurut laporan CGTN yang mengutip kepolisian Okinawa, Ballard telah diserahkan kepada jaksa pada Senin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Meski demikian, Ballard membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Penangkapan tersebut memicu kemarahan di tengah masyarakat Okinawa. Wilayah itu selama bertahun-tahun menjadi lokasi penempatan sejumlah besar fasilitas dan personel militer Amerika Serikat di Jepang. Berbagai kasus pidana yang melibatkan personel militer AS sebelumnya juga telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat.
Sekretaris Kabinet Utama Jepang Minoru Kihara menegaskan pemerintah akan terus meminta Amerika Serikat memperketat pengawasan dan kedisiplinan terhadap personelnya.
“Kami akan terus mendesak pihak AS untuk menegakkan disiplin secara menyeluruh,” kata Kihara, sebagaimana dikutip CGTN.
Sebelumnya, pada Minggu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi masing-masing memanggil Duta Besar AS untuk Jepang George Glass serta Komandan Pasukan AS di Jepang Stephen Jost.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang menyampaikan protes keras sekaligus meminta militer Amerika Serikat mengambil langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Langkah itu ditempuh untuk mencegah terulangnya tindak kriminal yang melibatkan personel militer AS.
Persoalan kejahatan yang melibatkan personel Amerika Serikat telah lama menjadi perhatian publik Jepang, khususnya masyarakat Okinawa. Sejumlah kasus serius, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan, sebelumnya turut memicu kritik terhadap keberadaan dan pengawasan personel militer AS di wilayah tersebut.
Berdasarkan statistik resmi yang dikutip CGTN, Kepolisian Prefektur Okinawa mencatat 101 kasus kriminal pada 2025 yang melibatkan personel militer AS, pegawai sipil, maupun anggota keluarga mereka. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dalam lebih dari dua dekade sekaligus untuk pertama kalinya sejak 2003 angka kasus tahunan kembali menembus 100.
Kasus terbaru ini kembali meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Jepang dan Amerika Serikat untuk memperkuat pengawasan terhadap personel militer AS di Okinawa serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
