DETIKMERDEKA – Yunani mendorong Uni Eropa (UE) memberikan kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk menangguhkan sementara pemrosesan permohonan suaka apabila menghadapi gelombang migrasi dalam jumlah besar. Usulan tersebut muncul setelah lonjakan kedatangan migran di wilayah kantong Spanyol, Ceuta, Afrika Utara, pada musim panas tahun ini dinilai menunjukkan keterbatasan mekanisme migrasi UE dalam menghadapi situasi darurat.
Mengutip Al Jazeera, gagasan tersebut disampaikan dalam pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa pada Dewan Keadilan dan Urusan Dalam Negeri di Luksemburg, Kamis. Sejumlah negara anggota dilaporkan memberikan dukungan terhadap kemungkinan penerapan kebijakan yang lebih fleksibel ketika terjadi peningkatan migrasi secara tiba-tiba dan dalam skala besar.
Menteri Migrasi Yunani Thanos Plevris mengatakan Pakta Migrasi Uni Eropa yang mulai diberlakukan pada Juni telah membantu meningkatkan kemampuan blok tersebut dalam mengelola arus migrasi. Namun, menurut dia, perangkat yang tersedia masih belum cukup untuk menghadapi keadaan luar biasa.
“Dalam kasus seperti itu, pengawasan perbatasan harus ditingkatkan dan suaka harus ditangguhkan,” ujar Plevris kepada wartawan menjelang pertemuan, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Dukungan juga datang dari Menteri Migrasi Belanda Bart van den Brink. Ia menilai gelombang kedatangan dalam jumlah besar seperti yang terjadi di Ceuta lebih tepat ditangani sebagai persoalan pengelolaan perbatasan ketimbang semata-mata sebagai persoalan suaka.
Dorongan memperketat kebijakan migrasi menguat setelah Spanyol memperkirakan lebih dari 72.000 migran memasuki Ceuta hingga akhir Juli. Sebagian besar dari mereka telah kembali, namun sekitar 10.000 orang dilaporkan masih berada di wilayah tersebut. Kondisi itu kemudian meningkatkan tuntutan dari sejumlah negara Eropa agar UE memiliki mekanisme darurat yang lebih tegas.
Persoalan migrasi masih menjadi isu politik penting di Eropa. Gelombang kedatangan lebih dari satu juta orang ke kawasan tersebut pada 2015, termasuk pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang, turut memengaruhi dinamika politik di sejumlah negara. Sejak saat itu, berbagai pemerintahan Eropa meningkatkan perhatian terhadap pengawasan perbatasan, pencegahan masuknya migran secara tidak teratur, serta pemulangan mereka yang tidak memiliki hak tinggal.
Menurut data yang dikutip Al Jazeera, jumlah kedatangan migran secara tidak teratur pada tahun ini turun sekitar 35 persen. Pada saat bersamaan, jumlah pemulangan meningkat sekitar 8 persen selama enam bulan pertama tahun tersebut. Meski demikian, sejumlah negara anggota menilai Pakta Migrasi UE belum menyediakan instrumen yang cukup kuat untuk menghadapi kedatangan massal dalam situasi darurat.
Usulan Yunani tersebut disampaikan sekitar dua pekan setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Komisi Eropa tengah mempersiapkan kerangka darurat. Mekanisme itu ditujukan untuk membantu negara anggota merespons lonjakan kedatangan migran secara mendadak dan dalam jumlah besar.
Komisaris Migrasi Uni Eropa Magnus Brunner menegaskan setiap kebijakan yang diambil tetap harus sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut Eropa. Menurut Brunner, UE membutuhkan perangkat yang dapat digunakan untuk menjaga perbatasannya, khususnya apabila arus migrasi dinilai sengaja digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap negara-negara Eropa.
Selain membahas mekanisme penanganan lonjakan migrasi, para menteri dalam negeri UE juga menyetujui aturan baru mengenai pemulangan migran. Regulasi tersebut memungkinkan negara anggota membangun atau menggunakan pusat pemulangan yang berlokasi di luar wilayah Uni Eropa.
Al Jazeera melaporkan dua anggota Parlemen Eropa menyebut Rwanda telah melakukan pembicaraan awal dengan beberapa negara UE mengenai kemungkinan menjadi lokasi fasilitas pemulangan tersebut. Informasi itu disebut berasal dari pembicaraan mereka dengan pejabat Rwanda.
Di sela-sela pertemuan di Luksemburg, pejabat dari Yunani, Belanda, Jerman, Austria, dan Denmark yang tergabung dalam kelompok informal “Kelompok Lima” juga melakukan pembahasan mengenai rencana tersebut. Van den Brink mengatakan sebuah tim teknis telah mengunjungi negara yang berpotensi menjadi lokasi pusat pemulangan pada awal September.
Kelompok tersebut menargetkan negara tuan rumah dapat ditentukan sebelum akhir tahun. Apabila rencana berjalan sesuai jadwal, pemindahan migran ke fasilitas di luar wilayah Uni Eropa ditargetkan mulai dilakukan pada 2027.
Langkah tersebut menunjukkan semakin kuatnya upaya sejumlah negara anggota UE untuk mencari pendekatan baru dalam menangani migrasi, khususnya ketika menghadapi kedatangan dalam jumlah besar. Namun, penerapannya tetap akan bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum internasional, aturan mengenai perlindungan pengungsi, serta kesepakatan politik di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
