DETIKMERDEKA – Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengumumkan bahwa pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat telah sepenuhnya meninggalkan Irak. Pemerintah Irak menyebut berakhirnya keberadaan pasukan koalisi tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat kedaulatan nasional.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 1 Oktober, al-Zaidi mengatakan Irak kini memasuki fase baru setelah berakhirnya misi koalisi yang selama bertahun-tahun membantu pemerintah Baghdad dalam menghadapi kelompok ISIS.
Dilansir CGTN, al-Zaidi menyebut 1 Oktober sebagai awal dari “babak baru dalam perjalanan Irak”. Pemerintah, menurut dia, selanjutnya akan memusatkan perhatian pada penguatan otoritas negara, termasuk menyelesaikan persoalan kepemilikan senjata yang berada di luar kendali pemerintah.
Proses penataan senjata tersebut akan dijalankan berdasarkan peta jalan pemerintah yang ditargetkan berlangsung paling lambat hingga 30 Juni 2027. Salah satu fokusnya adalah melucuti kelompok-kelompok bersenjata non-Irak yang masih berada di wilayah negara tersebut.
“Pemerintah akan berupaya untuk melucuti senjata sepenuhnya semua kelompok bersenjata non-Irak yang berada di wilayah Irak, dengan cara yang melindungi keamanan dan stabilitas negara serta memastikan kendali atas perbatasannya,” ujar al-Zaidi seperti dikutip CGTN.
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah Irak secara resmi mengumumkan berakhirnya misi koalisi pimpinan AS dalam operasi melawan ISIS di negara tersebut.
Namun, upaya pemerintah untuk menempatkan seluruh persenjataan di bawah otoritas negara diperkirakan menghadapi tantangan. Pada Rabu, Perlawanan Islam di Irak, kelompok payung yang menaungi sejumlah faksi bersenjata, menyatakan tidak bersedia menyerahkan senjata mereka.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa mereka tidak merasa terikat dengan tenggat waktu maupun kesepakatan pelucutan senjata yang dibahas pemerintah ataupun kelompok politik Irak.
Koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat sebelumnya dibentuk pada 2014 setelah ISIS merebut wilayah luas di Irak dan Suriah. Koalisi kemudian memberikan dukungan kepada pasukan keamanan Irak dalam operasi militer melawan kelompok tersebut.
Dengan dukungan koalisi, pasukan Irak berhasil mengakhiri penguasaan teritorial ISIS di Irak pada 2017. Meski demikian, operasi terhadap sel-sel dan anggota ISIS yang masih tersisa tetap berlanjut selama beberapa tahun berikutnya.
Berakhirnya misi koalisi kini menandai peralihan tanggung jawab keamanan yang lebih besar kepada pemerintah dan pasukan Irak. Pemerintah Baghdad selanjutnya menghadapi tugas untuk menjaga stabilitas, mengamankan perbatasan, serta memastikan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Irak berada di bawah kendali negara.
