DETIKMERDEKA – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah sasaran militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan memperingatkan bahwa militernya siap melakukan serangan lanjutan terhadap Iran kapan pun diperlukan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu (2/9/2026), Trump menyebut serangan yang dilakukan sebelumnya sangat dahsyat. Seperti dilaporkan CGTN pada Kamis (3/9/2026), Trump juga mengatakan militer AS telah menghancurkan sejumlah peralatan baru yang dibangun Iran di sepanjang kawasan Selat Hormuz.
Amerika Serikat sebelumnya melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran pada Selasa malam. Serangan tersebut kemudian dibalas Teheran dengan melancarkan aksi terhadap pangkalan dan aset Amerika Serikat di beberapa negara dan wilayah di kawasan Timur Tengah, termasuk Yordania, Kuwait, Bahrain, wilayah Kurdistan Irak, dan Uni Emirat Arab.
Situasi tersebut menandai kembali meningkatnya intensitas konflik antara Washington dan Teheran. Eskalasi juga semakin mengkhawatirkan karena berlangsung di sekitar Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang memiliki peran penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia.
Pemerintah Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menuding operasi militer Washington tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga mengenai sejumlah wilayah nonmiliter, seperti pelabuhan, fasilitas komunikasi, dan infrastruktur sipil lainnya.
Dalam laporan CGTN, pejabat Iran juga menyatakan bahwa serangan AS mengenai sebuah pesta pernikahan di wilayah selatan Iran. Sedikitnya empat orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.
Laporan mengenai korban sipil itu juga muncul dalam pemberitaan Associated Press. Media tersebut melaporkan adanya serangan terhadap sebuah rumah yang sedang digunakan untuk acara pernikahan, dengan sejumlah orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Namun, sejumlah rincian mengenai kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan sedang menyelidiki laporan tersebut. Militer AS menegaskan bahwa warga sipil bukanlah sasaran dalam operasi militernya.
Pemerintah Iran kemudian meminta negara-negara di kawasan agar tidak memberikan wilayah maupun ruang udara mereka untuk digunakan Amerika Serikat dalam menjalankan operasi militer terhadap Teheran. Menurut laporan CGTN, Iran juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB agar mengambil langkah untuk mencegah konflik berkembang lebih jauh.
Di tengah meningkatnya tekanan militer, Iran juga berusaha menunjukkan bahwa kekuatan pertahanannya masih mampu menghadapi Amerika Serikat. Wakil Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mostafa Izadi, mengatakan AS mengerahkan peralatan militer dalam jumlah lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan Iran selama konflik berlangsung.
Namun, Izadi mengklaim pengerahan kekuatan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan Washington. Seperti diberitakan CGTN, ia juga menyatakan bahwa konflik terbaru telah menantang anggapan mengenai superioritas militer Amerika Serikat yang selama ini dianggap dominan.
Menurut Izadi, kemampuan strategis dan militer Iran telah memberikan tekanan terhadap para pejabat militer senior Amerika Serikat. Klaim tersebut merupakan pernyataan dari pihak Iran dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Ancaman terhadap Washington juga disampaikan pejabat keamanan senior Iran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan Teheran akan menggabungkan strategi peperangan, diplomasi, dan perlawanan ekonomi untuk menghadapi tekanan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun X dan dikutip CGTN dalam pemberitaannya.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar kedua negara segera menghentikan aksi militer. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas kembali pecahnya bentrokan antara Amerika Serikat dan Iran.
Seperti dikutip CGTN dari juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, Guterres mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil dan mengingatkan semua pihak agar memenuhi kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan antara sasaran militer dan warga sipil, proporsionalitas, serta kehati-hatian dalam operasi militer menjadi hal yang kembali ditekankan PBB.
Guterres juga mendesak Washington dan Teheran segera kembali ke jalur diplomasi. Menurut PBB, penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui kekuatan militer, melainkan membutuhkan dialog dan negosiasi.
Di sisi lain, perhatian internasional kini semakin tertuju pada Selat Hormuz. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik karena merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global.
Menurut laporan CGTN, sebagai bagian dari operasi blokade maritim terhadap Iran, pasukan Amerika Serikat telah memerintahkan 86 kapal komersial untuk mengubah haluan. Tiga kapal disebut telah dinonaktifkan, sedangkan dua kapal lainnya dinaiki oleh pasukan AS untuk menjalani pemeriksaan.
Data yang dikutip Reuters pada 2 September 2026 menunjukkan lalu lintas kapal komersial melalui Selat Hormuz berada jauh di bawah rata-rata normal. Penurunan aktivitas tersebut menambah kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran internasional sekaligus potensi gangguan terhadap pasokan energi dunia.
Jika ketegangan terus meningkat dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz semakin terganggu, dampaknya berpotensi meluas melampaui konflik AS-Iran. Jalur tersebut memiliki posisi penting dalam distribusi energi global sehingga gangguan berkepanjangan dapat memberikan tekanan terhadap perdagangan internasional dan pasar energi.
Di tengah situasi tersebut, Trump juga sempat melontarkan gagasan kontroversial mengenai perubahan nama Selat Hormuz. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump mempertanyakan apakah jalur perairan strategis itu perlu diberi nama “Trump Strait” setelah Amerika Serikat disebutnya telah mengambil kendali atas kawasan tersebut.
Namun, ketika ditanya kembali oleh wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan dirinya tidak benar-benar berencana mengubah nama Selat Hormuz. Menurut laporan CGTN, Trump menyebut gagasan tersebut hanya sebagai pernyataan yang dilontarkan dan bukan rencana resmi.
Pernyataan itu muncul kurang dari sepekan setelah Trump menandatangani perintah eksekutif terkait penggunaan nama “Lake America” untuk Danau Ontario di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Kanada.
Dengan aksi saling serang yang kembali terjadi, ancaman Trump untuk melancarkan serangan berikutnya, serta meningkatnya aktivitas militer di sekitar Selat Hormuz, konflik AS-Iran kini menghadapi risiko eskalasi lebih luas. Seruan PBB agar Washington dan Teheran kembali ke meja perundingan pun menjadi semakin penting untuk mencegah bentrokan berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar bagi kawasan dan dunia.
