Gapembi Minta Kepala BGN Benahi Tata Kelola MBG, Perkuat Kemitraan dengan Mitra

DETIKMERDEKA – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (DPP Gapembi) menyambut positif penunjukan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Gapembi menilai pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi itu juga mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan seluruh mitra penyelenggara agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Perubahan di tubuh BGN berlangsung setelah lembaga tersebut memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru sehari sebelumnya.

Jabatan strategis yang diisi meliputi sekretaris utama hingga sejumlah deputi. Langkah itu dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan, penyegaran kepemimpinan harus diikuti dengan perubahan sistem kerja yang lebih baik. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya mengganti pejabat, tetapi juga harus memperbaiki pola pengelolaan program.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk merombak total tata kelola MBG. Yang dibutuhkan bukan hanya wajah-wajah baru, tetapi juga cara kerja baru yang lebih terbuka, profesional, dan menjadikan para mitra sebagai mitra yang sesungguhnya,” kata Alven, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Alven menilai para mitra penyelenggara selama ini memiliki peran besar dalam menjalankan Program MBG di lapangan. Namun, posisi mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Ke depan, mitra harus ditempatkan pada posisi sejajar. Jangan hanya dicari ketika program membutuhkan dukungan, tetapi diabaikan ketika pemerintah hendak mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap keberlangsungan usaha para mitra,” ujarnya.

Menurut Alven, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pola kemitraan, sistem pembayaran, perubahan regulasi, maupun penataan kelembagaan seharusnya dibahas bersama para mitra sebelum diterapkan.

“Setiap keputusan strategis harus dibicarakan bersama. Mitra terdampak harus diajak berdialog sebelum kebijakan diputuskan, bukan setelah persoalan muncul,” katanya.

Gapembi menilai komunikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan mitra penyelenggara. Langkah itu juga diyakini dapat meminimalkan persoalan teknis yang muncul saat pelaksanaan program di daerah.

Semenara itu Ketua DPD Gapembi Jawa Barat Heri Ukasah Sulaeman juga menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Menurutnya, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra penyelenggara.

“Kami menyambut positif penunjukan Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN. Kami harap kepemimpinan beliau mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta membuka ruang dialog lebih luas dengan para mitra sehingga setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan bijaksana,” ujar Heri.

Senada dengan itu, Sekretaris DPD Gapembi Jambi Chandra Andika menilai pengalaman Sudaryono di pemerintahan menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan MBG.

“Kami optimistis kepemimpinan Mas Dar akan mampu membangun sinergi positif dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra penyelenggara, pelaku usaha, dan masyarakat. Program sebesar MBG hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan dilibatkan sebagai satu tim yang saling menguatkan,” kata Chandra.

Gapembi menilai Kepala BGN yang baru akan menghadapi sejumlah tantangan. Selain membenahi tata kelola internal, BGN juga harus meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan membangun komunikasi publik yang lebih baik agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai tujuan.

Alven mengatakan tantangan tersebut semakin besar karena Program MBG kini menjadi perhatian luas masyarakat. Program ini juga menghadapi berbagai dinamika, mulai dari evaluasi pelaksanaan di lapangan, gugatan hukum yang diajukan sejumlah kelompok masyarakat sipil, hingga berbagai perdebatan yang berkembang di ruang digital.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Gapembi tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program MBG sebagai investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Dukungan itu akan semakin kuat jika dibangun di atas fondasi kemitraan yang sehat, saling menghormati, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan strategis,” tutup Alven.