Beberapa waktu terakhir, ruang publik diwarnai berbagai kritik dan aksi yang menyoroti kondisi ekonomi nasional. Berbagai pandangan muncul dan menjadi bagian dari dinamika yang wajar dalam kehidupan berbangsa. Namun, di sisi lain, terdapat realitas yang juga perlu dilihat secara utuh, yakni kondisi yang dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan pedagang kecil di berbagai daerah.
Kelompok-kelompok inilah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka hidup dari hasil panen, hasil tangkapan laut, dan aktivitas perdagangan sehari-hari. Bagi mereka, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak selalu dilihat dari perdebatan politik atau narasi yang berkembang di media sosial, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Petani misalnya. Selama bertahun-tahun mereka menghadapi persoalan pupuk yang sulit diperoleh, harga hasil panen yang tidak menentu, serta biaya produksi yang terus meningkat. Kondisi tersebut sering membuat petani bekerja keras tanpa memperoleh keuntungan yang layak.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah memperbaiki tata kelola pupuk dan memastikan pupuk subsidi lebih mudah diakses petani, kebijakan tersebut disambut positif. Bagi petani, ketersediaan pupuk bukan sekadar persoalan teknis, melainkan faktor yang menentukan keberhasilan produksi dan keberlangsungan usaha tani mereka.
Hal yang sama terlihat pada kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memberikan kepastian harga dan menjadi perlindungan ketika harga gabah mengalami penurunan saat musim panen raya.
Menariknya, di sejumlah daerah harga gabah saat ini bahkan mampu menembus sekitar Rp8.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak petani memperoleh keuntungan yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran HPP tetap penting karena menjadi jaminan dasar yang melindungi petani apabila harga pasar turun sewaktu-waktu.
Kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog juga memberikan rasa tenang bagi petani. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak atau permainan pasar yang selama ini sering membuat posisi petani lemah. Kepastian bahwa hasil panen dapat diserap negara menjadi dorongan tersendiri bagi petani untuk meningkatkan produksi.
Dukungan terhadap program Presiden Prabowo juga terlihat dari upaya pemerintah mendorong swasembada pangan nasional. Program Brigade Pangan, percepatan tanam, panen raya, hingga penyaluran alat dan mesin pertanian modern menjadi langkah yang dinilai menjawab kebutuhan di lapangan.
Petani selama ini tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran alsintan modern membantu mempercepat proses produksi, mengurangi kehilangan hasil panen, dan menekan biaya operasional yang selama ini menjadi beban petani.
Persoalan lain yang mendapat perhatian pemerintah adalah praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat. Ketika harga di tingkat petani rendah, harga di tingkat konsumen justru sering kali tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam rantai distribusi yang harus dibenahi.
Langkah pemerintah untuk memberantas mafia pangan mendapat dukungan luas karena dinilai mampu menciptakan pasar yang lebih sehat dan memberikan keuntungan yang lebih adil bagi petani. Upaya ini juga penting untuk menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya datang dari petani. Nelayan juga melihat adanya perhatian yang lebih besar terhadap sektor kelautan. Program pembangunan 5.000 desa nelayan, penyediaan SPBU khusus nelayan, pembangunan cold storage, pabrik es, serta penguatan Koperasi Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat pesisir.
Selama ini nelayan sering menghadapi persoalan tingginya biaya operasional dan rendahnya nilai jual hasil tangkapan. Kehadiran fasilitas pendukung dapat membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Pedagang pasar dan pelaku UMKM juga merasakan hal yang sama. Berbagai program ekonomi kerakyatan yang mendorong perputaran uang di tingkat bawah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perdagangan. Pedagang memahami bahwa keberhasilan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh angka-angka makro, tetapi juga oleh ramainya pasar tradisional dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Karena itu, pandangan yang berkembang di ruang publik perlu dilihat secara lebih seimbang. Aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, suara petani, nelayan, dan pedagang juga tidak boleh diabaikan. Mereka adalah kelompok yang setiap hari berhadapan langsung dengan realitas ekonomi di lapangan.
Bagi banyak petani, nelayan, dan pedagang, kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo saat ini dianggap sejalan dengan harapan yang selama bertahun-tahun mereka suarakan. Mereka menginginkan harga hasil produksi yang menguntungkan, akses pupuk yang mudah, perlindungan dari permainan pasar, fasilitas produksi yang memadai, serta keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.
Tentu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Distribusi pupuk harus terus diawasi, penyerapan hasil panen perlu diperluas, pembangunan infrastruktur perikanan harus dipercepat, dan akses permodalan bagi pedagang kecil perlu diperkuat. Namun, arah kebijakan yang menempatkan petani, nelayan, dan pedagang sebagai prioritas pembangunan menjadi sinyal positif yang patut dijaga.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada kerasnya perdebatan politik atau ramainya kritik di media sosial. Ukuran yang paling nyata adalah ketika petani tersenyum karena hasil panennya dihargai dengan layak, nelayan pulang dengan pendapatan yang lebih baik, dan pedagang dapat menjalankan usahanya dengan tenang. Di titik itulah ekonomi kerakyatan menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Penulis
Don Muzakir
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
