DETIKMERDEKA – Tanggal 4 Februari menjadi hari penting dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal tersebut lahir Sri Sultan Hamengku Buwono VII, salah satu raja yang memimpin Kasultanan Yogyakarta pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Hamengku Buwono VII lahir dengan nama Gusti Raden Mas (GRM) Murtejo. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI dengan permaisuri kedua, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Sultan. Meski bukan putra dari permaisuri pertama, GRM Murtejo berhak naik takhta karena permaisuri pertama, GKR Hamengku Buwono, tidak memiliki keturunan laki-laki.
Kenaikan takhta Hamengku Buwono VII tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dinamika internal keraton dan pertimbangan politik kolonial Belanda turut mewarnai proses suksesi tersebut. Namun pada akhirnya, ia resmi dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tahun 1877, menggantikan ayahandanya.
Masa Pemerintahan
Pemerintahan Hamengku Buwono VII berlangsung pada periode 1877–1921. Era ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem ekonomi Hindia Belanda, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang membuka peluang investasi swasta Eropa secara luas.
Meskipun sistem tanam paksa (cultuurstelsel) secara resmi telah berakhir pada 1870, praktik ekonomi berbasis perkebunan tetap berlanjut dalam bentuk onderneming atau perusahaan swasta. Salah satu komoditas utama yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta adalah tebu yang diolah menjadi gula.
Pada masa pemerintahannya, industri gula berkembang signifikan. Tercatat sekitar 17 pabrik gula berdiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta dan sekitarnya. Dari keberadaan pabrik-pabrik tersebut, Kasultanan memperoleh pendapatan besar. Setiap pabrik gula disebut memberikan kontribusi sekitar ƒ200.000 (gulden) kepada Sultan, angka yang sangat besar pada masa itu.
Perkembangan industri gula juga mendorong pembangunan infrastruktur transportasi. Jalur kereta api dibangun untuk mengangkut hasil produksi dari perkebunan menuju pelabuhan. Proyek ini diprakarsai oleh perusahaan swasta Belanda, Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM). Kehadiran kereta api tidak hanya mempercepat distribusi komoditas, tetapi juga mengubah wajah ekonomi dan mobilitas masyarakat di Yogyakarta.
Namun, di balik modernisasi ekonomi tersebut, rakyat tetap menghadapi tekanan akibat sistem sewa tanah dan dominasi perusahaan-perusahaan perkebunan. Modernisasi berjalan beriringan dengan ketimpangan sosial yang tetap terasa di kalangan petani
Kebijakan dan Warisan Kepemimpinan
Hamengku Buwono VII dikenal sebagai sosok yang relatif terbuka terhadap modernisasi, namun tetap menjaga tradisi keraton. Ia melakukan sejumlah pembaruan administratif di lingkungan Kesultanan, termasuk penataan birokrasi dan penguatan struktur pemerintahan internal.
Di bidang pembangunan fisik, ia melakukan renovasi dan perluasan kompleks Keraton Yogyakarta. Salah satu warisan penting pada masa pemerintahannya adalah pembangunan dan penyempurnaan berbagai bangunan keraton yang mencerminkan perpaduan arsitektur Jawa dan pengaruh Eropa.
Selain itu, ia juga memperhatikan stabilitas politik internal dengan menjaga hubungan diplomatik yang relatif harmonis dengan pemerintah kolonial Belanda. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan otonomi terbatas Kesultanan di tengah dominasi kolonial.
Pada tahun 1921, Hamengku Buwono VII memutuskan turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yang kemudian bergelar Hamengku Buwono VIII. Ia wafat pada tahun 1931.
Hamengku Buwono VII memimpin Yogyakarta di tengah arus besar modernisasi ekonomi kolonial. Pemerintahannya mencerminkan paradoks zaman: di satu sisi terjadi perkembangan industri dan infrastruktur, di sisi lain tetap berlangsung struktur ekonomi kolonial yang menekan rakyat.
Meski berada dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda, ia berhasil menjaga eksistensi dan stabilitas Kesultanan Yogyakarta hingga memasuki abad ke-20. Warisan kepemimpinannya menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah panjang Dinasti Mataram di Yogyakarta.
