DETIKMERDEKA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada Kamis, 12 November 2026.
Kedatangan Gibran ke Gedung MPR disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Menurut Muzani, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November 2026.
Muzani mengatakan, Gibran juga telah menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Penyerahan surat kepada MPR menjadi perkembangan baru dalam polemik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan.
Kini, surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan langsung kepada pimpinan MPR. Lembaga itu selanjutnya akan menindaklanjuti surat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Polemik mengenai jabatan Gibran sebagai wakil presiden mencuat setelah muncul persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan atau suket yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengeluarkan putusan dalam perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Meski gugatan dalam perkara tersebut tidak diterima, pertimbangan MK memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak kemudian mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ada pula pihak yang mendorong penggunaan mekanisme pemakzulan.
Desakan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Putusan MA pada pokoknya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pihak-pihak yang mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.[]
