DETIKMERDEKA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa keputusan pemerintahannya melancarkan perang terhadap Iran merupakan langkah yang diperlukan, meskipun konflik tersebut turut berkontribusi terhadap kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu AS. Trump menyatakan tidak menyesali kebijakan militernya sekalipun partainya harus kehilangan kendali atas Kongres.
Dilansir dari CGTN, Kamis (5/11/2026), Trump menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan pada Rabu (4/11), setelah Partai Demokrat berhasil merebut kendali atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS. Kekalahan Partai Republik memunculkan perdebatan mengenai dampak perang Iran terhadap dukungan masyarakat kepada pemerintahan Trump.
Trump menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran tetap menjadi kebijakan yang dianggap penting bagi kepentingan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan tidak akan mengambil keputusan berbeda apabila kembali dihadapkan pada situasi yang sama.
“Saya dapat memberi tahu Anda bahwa terkait perang itu, saya tidak akan melakukan hal yang berbeda,” ujar Trump, sebagaimana dikutip CGTN.
Pernyataan tersebut muncul setelah Wakil Presiden AS JD Vance secara terbuka mengaitkan kekalahan Partai Republik dengan ketidakpuasan pemilih terhadap perang Iran. Melalui unggahan di media sosial pada Rabu, Vance menilai konflik berkepanjangan menjadi salah satu persoalan utama yang memengaruhi pilihan politik masyarakat Amerika.
“Alasan kita kalah adalah perang,” tulis Vance dalam unggahannya.
Meski demikian, Trump mengaku tidak mempermasalahkan pandangan wakil presidennya tersebut. Ia tetap mempertahankan keyakinan bahwa tindakan militer terhadap Iran merupakan keputusan yang diperlukan, terlepas dari konsekuensi politik yang dihadapi Partai Republik.
Laporan Reuters pada 4 November 2026 turut menyebutkan bahwa Vance mengaitkan kekalahan partainya dengan meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap perang, tingginya biaya hidup, serta kebijakan luar negeri Washington. Sementara itu, Trump tetap mempertahankan kebijakan militernya dengan alasan keamanan nasional.
Investing.
Di tengah tekanan politik domestik tersebut, pemerintah AS juga meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Departemen Keuangan AS pada Rabu mengumumkan sanksi baru terhadap sejumlah individu dan perusahaan yang berbasis di India serta Turki karena diduga memiliki hubungan dengan aktivitas ekonomi Iran.
Menurut laporan CGTN, kebijakan itu menjadi bagian dari program yang disebut pemerintahan Trump sebagai “Operasi Pengasingan Ekonomi”. Langkah tersebut ditujukan untuk membatasi kemampuan Iran menjual minyak yang dinilai Washington dapat digunakan untuk mendanai operasi militernya.
Pemerintah AS juga memperingatkan bahwa tindakan serupa akan terus diberlakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap memberikan dukungan ekonomi kepada Iran.
Sementara itu, ketegangan militer antara kedua negara masih berlangsung. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat nirawak MQ-1 milik Amerika Serikat di wilayah udara Pulau Qeshm pada Rabu.
Mengutip Kantor Berita Fars, CGTN melaporkan bahwa IRGC menyebut insiden tersebut menambah jumlah drone MQ-1 AS yang diklaim telah dihancurkan Iran menjadi 15 unit. Militer Iran menilai keberhasilan itu menunjukkan kemampuan pertahanan udaranya dalam menghadapi aktivitas pesawat nirawak Amerika di wilayah udara negara tersebut.
Kendati demikian, klaim mengenai jumlah pesawat nirawak yang ditembak jatuh tersebut belum dapat dipastikan secara independen dalam laporan ini.
Di sisi lain, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan bahwa perubahan kekuatan politik di Amerika Serikat tidak serta-merta akan mengubah hubungan Washington dengan Teheran. Ia juga memperingatkan bahwa pemberian konsesi kepada AS bukan jaminan berakhirnya permusuhan terhadap Iran.
Pernyataan itu disampaikan melalui pesan untuk memperingati peristiwa pengambilalihan Kedutaan Besar AS di Teheran pada 1979. Menurut Khamenei, Iran harus terus memperkuat kemampuan nasionalnya untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar.
Ia menekankan bahwa persatuan masyarakat, solidaritas nasional, dan penguatan pertahanan merupakan faktor utama dalam membangun kemampuan pencegahan terhadap potensi serangan.
Khamenei juga memperingatkan bahwa apabila tindakan militer yang dianggap sebagai agresi terhadap Iran kembali terjadi, respons negaranya berpotensi diperluas dengan cakupan yang lebih besar.
Peringatan tersebut bertepatan dengan berlangsungnya demonstrasi besar di berbagai wilayah Iran pada Rabu. Berdasarkan laporan media setempat yang dikutip CGTN, aksi massa digelar di Teheran serta sekitar 900 kota dan desa lainnya, dengan melibatkan masyarakat, pejabat pemerintah, hingga unsur militer.
Di Teheran, para demonstran menyuarakan kecaman terhadap operasi militer AS dan Israel yang mereka nilai melanggar kedaulatan Iran. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa massa juga menuntut pertanggungjawaban atas korban jiwa yang ditimbulkan selama perang.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Teheran Alireza Zakani turut menyinggung persoalan Selat Hormuz, salah satu jalur strategis perdagangan energi dunia. Ia menyatakan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut bergantung pada kesediaan Amerika Serikat memenuhi kewajibannya dan mengambil langkah nyata.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu belum mengubah sikap Trump terhadap Iran. Sementara Washington mempertahankan tekanan militer dan ekonomi, Teheran terus memperkuat posisi pertahanannya serta menyampaikan peringatan terhadap kemungkinan eskalasi konflik.
Di tengah perbedaan sikap kedua negara, arah hubungan AS dan Iran masih menghadapi ketidakpastian, terutama terkait kelanjutan operasi militer, penerapan sanksi ekonomi, dan kemungkinan tercapainya penyelesaian diplomatik.
