DETIKMERDEKA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan perusahaan yang berbasis di India serta Turki. Mereka dituding terlibat dalam jaringan yang membantu Teheran menghindari pembatasan internasional, khususnya di sektor perdagangan minyak dan penerbangan.
Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (5/11/2026), Departemen Keuangan AS mengumumkan kebijakan tersebut pada Rabu (4/11/2026). Washington menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memutus jaringan bisnis yang diduga masih memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi Iran di tengah konflik yang berlangsung dengan Amerika Serikat.
Salah satu sasaran utama sanksi adalah jaringan bisnis yang dikendalikan Suniel Kumar Sharma bersama istrinya, Jaspreet Preeti Shahid, yang beroperasi dari Chandigarh, India bagian utara. Otoritas AS menuding pasangan tersebut menjalankan praktik pemalsuan dokumen maritim untuk membantu kapal-kapal pengangkut minyak Iran tetap beroperasi meskipun berada dalam daftar sanksi.
Selain pasangan tersebut, Washington turut memasukkan dua warga negara India yang memimpin perusahaan terkait serta sembilan entitas yang terhubung dengan Sharma ke dalam daftar sanksi.
Berdasarkan keterangan Departemen Keuangan AS, jaringan tersebut diduga menyamar sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan menerbitkan registrasi kapal atas nama sejumlah negara, termasuk Guyana, Eswatini, dan Laos. Melalui praktik itu, mereka menyediakan dokumen sertifikasi dan penggunaan bendera kapal yang tidak sah.
Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan identitas kapal tanker yang mengangkut minyak Iran, termasuk sejumlah kapal yang disebut beroperasi untuk kepentingan militer Iran dan kelompok sekutunya. Dengan menggunakan identitas pelayaran palsu, kapal-kapal tersebut dapat menghindari sebagian pengawasan dan pembatasan internasional.
Menurut otoritas AS, aktivitas jaringan Sharma telah berlangsung setidaknya sejak 2014. Modus yang digunakan mencakup pembuatan situs web yang menyerupai laman resmi otoritas maritim suatu negara, sehingga layanan registrasi dan sertifikasi ilegal terlihat seolah-olah memiliki legitimasi pemerintah.
Tidak hanya menyasar sektor pelayaran, pemerintah AS juga memperluas sanksi ke industri penerbangan. Perusahaan asal Turki, Fugo Ground Services Inc., dikenai tindakan serupa karena dituduh tetap menyediakan layanan penanganan darat dan dukungan operasional bagi sejumlah maskapai Iran yang telah masuk daftar hitam Washington.
Mengacu pada keterangan Departemen Keuangan AS, perusahaan tersebut memiliki hubungan layanan dengan sejumlah maskapai Iran, termasuk Iran Air Tour dan Saha Airlines, yang masih melayani penerbangan menuju Turki meskipun menghadapi pembatasan dari Amerika Serikat.
Sejalan dengan pengumuman itu, Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC) mengeluarkan peringatan kepada pelaku industri pelayaran mengenai potensi risiko hukum dan sanksi apabila terlibat dalam transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan kapal berbendera palsu.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa pemerintah Washington tidak akan menghentikan upaya penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap membantu pemerintah Iran. Ia menyatakan bahwa individu maupun perusahaan yang memberikan dukungan kepada Teheran tetap berisiko menjadi sasaran sanksi, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
Kebijakan terbaru tersebut merupakan bagian dari program Operation Economic Outcast atau Operasi Pengasingan Ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump. Strategi ini diarahkan untuk membatasi kemampuan Iran memperoleh pendapatan dari ekspor minyak yang menurut Washington digunakan untuk membiayai aktivitas militernya.
Departemen Keuangan AS sebelumnya mengklaim bahwa rangkaian tekanan ekonomi tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan Iran. Nilai mata uang rial disebut terus melemah hingga mencapai titik terendah baru, sementara tingkat inflasi negara itu diklaim mendekati 90 persen.
Pengumuman sanksi tersebut juga berlangsung di tengah perubahan peta politik domestik Amerika Serikat. Sehari sebelumnya, Partai Demokrat berhasil merebut kendali atas DPR dan Senat dalam pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026, sehingga menghadirkan tantangan politik baru bagi pemerintahan Trump.
Dengan kebijakan ini, Washington menunjukkan bahwa pembatasan ekonomi terhadap Iran tidak hanya diarahkan kepada perusahaan yang beroperasi langsung di negara tersebut, tetapi juga terhadap jaringan bisnis internasional yang dituding membantu mempertahankan aktivitas perdagangan minyak dan transportasi Iran.
