DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, Kamis, 3 September 2026. Dalam forum yang mengangkat tema “The Far East: Development for the Benefit of People”, Prabowo menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Prabowo, ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kebutuhan paling mendasar yang dirasakan masyarakat. Mulai dari ketersediaan makanan bergizi, kesejahteraan petani, akses terhadap hunian layak, lapangan pekerjaan, hingga pemerataan listrik.
“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa: apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, apakah petani dapat memperoleh pupuk dan menjual hasilnya dengan harga yang adil, apakah keluarga dapat tinggal di rumah yang layak, apakah anak-anak muda mendapatkan pekerjaan produktif, dan apakah listrik menjangkau setiap rumah di setiap desa,” ujar Presiden.
Prabowo mengatakan prinsip tersebut menjadi landasan sejumlah program prioritas pemerintah. Di antaranya penyediaan Makan Bergizi Gratis, pencapaian swasembada pangan dan ketahanan energi, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Melalui hilirisasi, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat menciptakan industri, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.
“Inilah mengapa kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo melihat kerja sama ekonomi dengan Rusia sebagai salah satu peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai perbedaan karakter ekonomi kedua negara justru dapat menjadi modal untuk membangun hubungan perdagangan yang saling melengkapi.
Rusia memiliki komoditas dan keunggulan di sektor gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, serta teknologi rekayasa. Sementara Indonesia memiliki sejumlah komoditas dan produk seperti kelapa sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur, dan barang konsumsi, ditambah tenaga kerja muda serta akses ke pasar ASEAN.
Kerja sama tersebut menunjukkan perkembangan positif. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia pada 2025 tercatat mendekati 5 miliar dolar AS, atau meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024 dan 33,7 persen dibandingkan 2023.
“Capaian ini baru permulaan, bukan batas tertinggi,” ujar Presiden Prabowo.
Karena itu, Prabowo mendorong kedua negara menetapkan sasaran perdagangan yang lebih tinggi. Ia mengajak Indonesia dan Rusia menggandakan nilai perdagangan bilateral pada periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (EAEU).
Perjanjian tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pasar. FTA Indonesia-EAEU diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027 setelah seluruh proses internal negara anggota diselesaikan.
Indonesia sendiri telah menyelesaikan persetujuan parlemen dan Prabowo menyatakan telah menandatangani peraturan presiden untuk ratifikasi perjanjian tersebut pada Juli 2026.
“Indonesia ingin perjanjian ini berlaku dan digunakan sesegera mungkin setelah pertukaran notifikasi memungkinkan. Saya mengajak setiap negara anggota EAEU untuk menyelesaikan prosedur internalnya sehingga kita dapat segera memanfaatkan perjanjian ini,” tutur Presiden.
Prabowo menilai keberadaan perjanjian perdagangan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak segera diterjemahkan menjadi aktivitas bisnis nyata. Karena itu, delegasi bisnis Indonesia yang hadir di Vladivostok diarahkan untuk mulai menyiapkan pengiriman perdana, mencari pembeli, memastikan jalur logistik, serta menyiapkan mekanisme pembayaran.
Langkah tersebut diharapkan membuat perdagangan dapat langsung bergerak ketika ketentuan tarif mulai berlaku. Dengan demikian, perjanjian yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi menghasilkan transaksi dan aktivitas ekonomi konkret.
“Forum ini harus menjadi marketplace dari perjanjian tersebut,” pungkas Presiden.
Prabowo menutup pesan ekonominya dengan menekankan bahwa seluruh kerja sama internasional harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Indonesia, diplomasi ekonomi bukan sekadar mengejar kesepakatan, melainkan memastikan perdagangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang kembali dirasakan rakyat.
