DETIKMERDEKA – Pemerintah China meluncurkan rencana aksi untuk mengendalikan puncak emisi karbon selama Periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030). Kebijakan tersebut menjadi panduan bagi upaya negara itu mencapai target puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih. Informasi tersebut disampaikan media pemerintah China, CGTN, pada Kamis (10/7).
Dalam dokumen tersebut, pemerintah China menetapkan target penurunan intensitas emisi karbon dioksida sebesar 17 persen per unit produk domestik bruto (PDB) dibandingkan tingkat pada 2025. Selain itu, pangsa energi non-fosil dalam total konsumsi energi nasional ditargetkan meningkat hingga 25 persen pada 2030.
Direktur Divisi Karbon Ganda di Pusat Konservasi Energi Nasional Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Wang Kan, menjelaskan bahwa energi non-fosil telah menyumbang 21,7 persen dari total konsumsi energi China pada 2025. Menurutnya, peningkatan kontribusi energi non-fosil hingga mencapai 25 persen dalam lima tahun mendatang menjadi faktor penting untuk memenuhi target penurunan intensitas karbon yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah China akan mempercepat optimalisasi bauran energi nasional melalui peningkatan kapasitas pembangkit energi non-fosil. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-15, seluruh tambahan kebutuhan listrik baru diupayakan berasal dari pembangkit energi bersih yang baru dibangun.
Direktur Pusat Pengembangan Energi Berkelanjutan di bawah Institut Penelitian Energi NDRC, Tian Zhiyu, mengatakan kebijakan tersebut memiliki arti strategis di tengah ketidakpastian pasar energi global dan dinamika jalur distribusi energi internasional. Menurutnya, transisi ini tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, tetapi juga mendorong China beralih dari sistem energi yang selama ini bertumpu pada batu bara menuju sistem yang didominasi energi non-fosil tanpa melalui fase ketergantungan jangka panjang terhadap minyak dan gas.
Selain sektor energi, rencana aksi tersebut juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri hijau dan rendah karbon. Pemerintah akan mempercepat peningkatan efisiensi karbon pada sejumlah industri tradisional, seperti baja, aluminium elektrolitik, semen, kaca datar, petrokimia, dan industri kimia melalui berbagai program efisiensi energi dan pengurangan emisi.
Di sisi lain, China juga akan mempercepat pertumbuhan sektor industri hijau yang sedang berkembang, termasuk energi terbarukan, manufaktur ramah lingkungan, serta layanan berbasis ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi industrinya.
Pemerintah China menargetkan pembangunan sekitar 100 kawasan industri nol karbon berskala nasional dan sekitar 500 pabrik nol karbon pada 2030. Selain itu, sejumlah koridor transportasi rendah emisi juga akan dikembangkan, mencakup jalan raya maupun jalur transportasi perairan pedalaman.
Pada sektor bangunan, pemerintah akan memperluas penerapan sistem pemanas dan pendingin rendah karbon, penggunaan lampu hemat energi berbasis LED, serta mendorong integrasi panel surya fotovoltaik ke berbagai jenis bangunan.
Sementara itu, di sektor transportasi, pemerintah menargetkan kendaraan energi baru menyumbang sekitar 30 persen dari total armada kendaraan nasional pada 2030. Untuk kendaraan angkutan komersial, pangsa kendaraan berbasis energi baru ditargetkan mencapai sekitar 25 persen pada periode yang sama.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang China dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim. Seluruh rincian kebijakan tersebut dipublikasikan oleh CGTN mengacu pada rencana aksi resmi yang dirilis pemerintah China.
