DETIKMERDEKA – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Angka tersebut dinilai mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang mulai dijalankan.
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah program prioritas yang kini mulai terealisasi.
“Ini menunjukkan sebagian masyarakat menilai pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas,” kata Ayip Tayana, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurutnya, berbagai program yang sebelumnya menjadi janji kampanye kini telah masuk tahap implementasi. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), swasembada beras dan ketahanan pangan, cek kesehatan gratis, serta pemerataan akses pendidikan.
Meski tingkat kepuasan tergolong tinggi, Ayip menilai pelaksanaan program-program tersebut tetap memerlukan evaluasi berkala agar berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat, terutama dari sisi standar operasional dan keamanan pangan.
“Evaluasi perlu dilakukan lebih serius. Jika ada dapur yang tidak mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan, tentu perlu ada tindakan tegas,” ujarnya.
Selain MBG, program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem juga dinilai perlu perhatian pada aspek kualitas pengajar, kurikulum, serta fasilitas pendukung.
Ayip juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat perekonomian desa secara kolektif. Namun, ia menekankan pentingnya kapasitas manajerial dan perspektif bisnis dalam pengelolaan koperasi agar tujuan program dapat tercapai.
“Program pemerintah sudah berjalan, tetapi kualitas pelaksanaan, pemerataan, dan keberlanjutan program tetap perlu pengawasan serta evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata dia.
Secara keseluruhan, ia menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi menjadi indikator awal penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, namun keberlanjutan dan kualitas implementasi tetap menjadi faktor penentu dalam jangka panjang.
