DETIKMERDEKA – Kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia menunjukkan ketimpangan ekstrem. Di satu sisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden berdiri di puncak kepercayaan rakyat. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik justru terpuruk di dasar, ditinggalkan oleh sebagian besar warga.
Temuan ini terungkap dalam Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan secara tatap muka pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Seluruh responden merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dan proses quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel melalui spot check lapangan.
TNI dan Presiden Tak Tertandingi
Hasil survei menunjukkan TNI menjadi lembaga paling dipercaya publik. Sebanyak 93 persen responden menyatakan percaya terhadap TNI, terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Angka ini nyaris tanpa tandingan, sekaligus menegaskan posisi TNI sebagai institusi dengan legitimasi sosial paling kuat saat ini.
Di bawah TNI, Presiden menempati posisi kedua dengan 91 persen tingkat kepercayaan publik (15 persen sangat percaya dan 76 persen cukup percaya). Tingginya kepercayaan ini memperlihatkan publik masih menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional sebagai penentu stabilitas politik dan keamanan.
Penegak Hukum Masih Dipercaya, Tapi Mulai Retak
Sejumlah lembaga penegak hukum masih berada di zona relatif aman, namun retakan kepercayaan mulai terlihat jelas.
Kejaksaan Agung dipercaya oleh 80 persen responden
Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 75 persen
Pengadilan oleh 74 persen
KPK oleh 72 persen
Namun, khusus KPK, 23 persen responden menyatakan kurang percaya, sebuah angka signifikan yang mengindikasikan penurunan ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi.
Polri di Tengah Tekanan Publik
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat 65 persen tingkat kepercayaan, tetapi dibayangi oleh 30 persen responden yang menyatakan kurang percaya. Angka ini menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga dengan tingkat skeptisisme publik tertinggi, terutama terkait isu penegakan hukum, transparansi, dan keadilan.
DPR dan Partai Politik: Paling Tidak Dipercaya
Sorotan paling keras tertuju pada lembaga politik elektoral.
DPR hanya dipercaya oleh 56 persen responden, sementara:
36 persen menyatakan kurang percaya
7 persen tidak percaya sama sekali
Lebih buruk lagi, partai politik hanya memperoleh 61 persen tingkat kepercayaan, dengan 32 persen responden menyatakan kurang percaya.
Data ini menegaskan satu hal: krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat dan parpol bukan lagi gejala, melainkan fakta struktural.
Analisis: Rakyat Percaya yang Diam-diam Bekerja, Bukan yang Ribut di Panggung Politik
Tingginya kepercayaan terhadap TNI dan Presiden, serta rendahnya kepercayaan pada DPR dan partai politik, memperlihatkan pola psikologis publik: rakyat lebih percaya pada lembaga yang dipersepsikan bekerja konkret dan minim konflik terbuka, ketimbang institusi yang identik dengan perdebatan elite, tarik-menarik kepentingan, dan skandal.
Sejumlah riset sebelumnya dari lembaga kredibel seperti CSIS dan LSI juga menunjukkan tren serupa—bahwa lembaga politik elektoral terus mengalami erosion of trust, sementara institusi negara yang dianggap stabil dan tegas justru menguat.
Alarm Politik Nasional
Survei Indikator ini menjadi peringatan keras bagi DPR dan partai politik. Tanpa perbaikan serius dalam integritas, kinerja legislasi, serta kedekatan dengan rakyat, jarak kepercayaan berpotensi makin melebar.
Di saat yang sama, tingginya kepercayaan terhadap TNI dan Presiden menjadi modal sosial besar, sekaligus ujian apakah kepercayaan itu mampu dijaga atau justru akan ikut terkikis.
