DETIKMERDEKA – Kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 5–7 Februari 2026 dalam rangka penandatanganan traktat keamanan bersama menjadi momentum penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Agenda tersebut tidak hanya menandai penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan, tetapi juga merefleksikan perjalanan panjang hubungan Indonesia–Australia yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Australia termasuk negara yang memberikan dukungan awal terhadap kedaulatan Indonesia. Secara de facto, Australia mengakui Republik Indonesia pada Juli 1947 dan secara de jure pada Desember 1949 pasca-Konferensi Meja Bundar. Dukungan tersebut tidak terlepas dari peran serikat buruh pelabuhan Australia yang memboikot kapal-kapal Belanda dalam peristiwa yang dikenal sebagai Black Armada, sebuah solidaritas internasional yang memperkuat posisi diplomatik Indonesia (Lee, 2009). Selain itu, Australia juga menjadi salah satu co-sponsor dalam proses penerimaan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950 (Department of Foreign Affairs and Trade Australia, 2020).
Meski hubungan awal relatif positif, dinamika geopolitik kawasan menyebabkan relasi kedua negara mengalami pasang surut. Pada dekade 1950–1960-an, perbedaan pandangan terkait isu Irian Barat memicu ketegangan diplomatik. Australia, yang memiliki kepentingan strategis di Papua Nugini, menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi Indonesia (McDougall & Shearman, 2006). Ketegangan kembali muncul dalam konteks Timor Timur, khususnya setelah peristiwa Santa Cruz tahun 1991 yang memicu tekanan politik domestik di Australia terhadap kebijakan luar negerinya terkait Indonesia (Cotton, 2004).
Namun demikian, hubungan bilateral mengalami titik balik signifikan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating (1991–1996). Keating memandang Indonesia sebagai mitra kunci Australia di Asia Tenggara dan menempatkan hubungan dengan Indonesia sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Pernyataannya bahwa tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia mencerminkan orientasi strategis Canberra terhadap integrasi ekonomi dan politik dengan kawasan Asia (Bakti, 2008). Periode ini sering dinilai sebagai salah satu fase terbaik dalam sejarah hubungan kedua negara.
Pada era kontemporer, hubungan Indonesia–Australia terus berkembang melalui berbagai kerangka kerja sama, termasuk Lombok Treaty 2006 yang menjadi fondasi kerja sama keamanan modern kedua negara. Dalam konteks dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks, penandatanganan traktat keamanan pada Februari 2026 memperlihatkan komitmen kedua negara untuk memperkuat stabilitas kawasan. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa hubungan Australia dan Indonesia bersifat unik dan abadi sebagai tetangga serta mitra strategis dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan makmur.
Secara historis, hubungan Indonesia–Australia menunjukkan karakter yang fluktuatif namun adaptif. Dukungan awal terhadap kemerdekaan Indonesia, periode ketegangan akibat perbedaan kepentingan strategis, hingga fase kemitraan strategis yang semakin matang menunjukkan bahwa hubungan bilateral kedua negara dibentuk oleh kombinasi faktor historis, politik, dan geopolitik. Traktat keamanan 2026 dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proses panjang tersebut, sekaligus sebagai penegasan bahwa kedua negara kini menempatkan stabilitas dan kerja sama regional sebagai kepentingan bersama.
